70% BBM Bersubsidi Nelayan Diselewengkan

46

JAKARTA-Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyerukan agar pimpinan partai politik segera memperbaharui komitmen partai serta memastikan kadernya di DPR kelak mendorong akselesari perlindungan nelayan maupun petambak. Pasalnya, komitmen dan  strategi partai politik menyejahterakan nelayan dan petambak  belum terlihat menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014.

Angota Dewan Pembina KNTI, Riza Damanik menyebutkan fakta di level produksi, sekitar 70% BBM bersubsidi nelayan diselewengkan. Empat dari 10 bantuan kapal Inka Mina tidak tepat sasaran. Realisasi modal usaha perikanan dari perbankan kurang 1%.
Dia menegaskan, di level konsumsi, sekitar 50 kabupaten-kota rawan kelangkaan dan melonjak harga ikan. Separuh dari komoditas ikan impor  jenis konsumsi. Bahkan, konsumsi ikan rakyat Indonesia 57% lebih rendah dari Malaysia. “Tanpa kesejahteraan nelayan dan petambak, mustahil negara mengurangi kemiskinan, menghadirkan anak-anak sehat dan  cerdas, bahkan menegakkan kedaulatan bangsa,” jelas Riza dalam pesan singkatnya, Selasa (8/4).

Oleh karenanya,KNTI meminta pemerintah menyediakan skim kredit usaha dengan akses dan sistem pembayaran mudah. Langkah ini dibarengi pembekalan pengetahuan dan  keterampilan nelayan dalam bidang menangkap, pembudidayaan, pengolahan, hingga pemasaran. “Perlu juga  mendukung penguatan organisasi dan koperasi,” urainya.
Selain itu ujarnya, pemerintah maupun DPR harus menjamin dan  melindungi nelayan agar dapat bebas menangkap ikan di seluruh  Indonesia.
Lebih lanjut dia melihat, perhatian terhadap nasib petani nelayan masih sangat minim. Untuk itu, kedepan, pemerintah wajib menyediakan dana pemberdayaan sehingga menciptakan kemitraan usaha yang adil dan menguntungkan. “Dan perlu juga mendukung lahirnya UU Perlindungan Nelayan dan Petambak Skala Kecil serta merevisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” katanya.

Riza juga menyerukan agar nelayan maupun petambak di seluruh Indonesia, untuk terlibat aktif dalam proses Pemilu 2014 dan menolak politik uang. “Memilah, memilih, dan  mencoblos calon wakil rakyat dan presiden yang mendukung nasib petani. Memperkuat soliditas dan solidaritas antar nelayan dan petambak, maupun dengan gerakan sosial lainnya,” pungkasnya