JAKARTA-Badan Kehormatan DPR mendapat dukungan Pimpinan DPR guna menyelidik dugaan penyalahgunaan dana bantuan bencana. Bahkan harus ditindak serta berikan sanksi kepada oknum tersebut apabila memang terbukti menyalahi aturan. “Justru tenaga ahli DPR yang terkadang sering bermain. Jadi, belum tentu anggota DPR, kadang-kadang TA (tenaga ahli) main sendiri,” kata Ketua DPR, Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (13/2).
Menurut Marzuki, BK DPR juga harus berani memecat anggota DPR yang terbukti terlibat memainkan proyek. “Makanya sebagai anggota hati-hati, kalau ketahuan main sendiri, pecat saja,” tegasnya.
Namun, kata Marzuki, tidak semua penyalahgunaan anggaran murni dilakukan oleh anggota DPR. “Tapi, malah tenaga ahli DPR melakukan permainan atas inisiatif sendiri. Ada yang memanfaatkan TA, ada yang jalan sendiri, berbagai cara lah, orang kan banyak akalnya kalau mau maling,” tandasnya
Sementara itu, Ali Machsan, anggota BK DPR, pihaknya segera memanggil Herdian Aryanto, staf tenaga ahli anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Gondo Radityo Gambiro. Berdasarkan keterangan Sukarya, pihaknya memberikan ‘uang panas’ kepada anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Supomi melalui staf tenaga ahlinya bernama Haris Hartoyo. Jumlahnya Rp 1,5 miliar.
Uang yang diberikan, berkaitan dengan pengurusan dana bencana di kabupaten tersebut. Namun bukannya ‘mulus’, di tengah jalan Pemkab Cianjur justru diminta menambah Rp 2 miliar lagi untuk dana verifikasi proposal dana bencana.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro, menyatakan soal tenaga ahlinya yang diperiksa BK DPR, pihaknya mengaku tak tahu-menahu terkait dugaan penyimpangan dana penanggulangan bencana. “TA (tenaga ahli) saya memang dipanggil. Tapi terus terang saya tak mengerti masalahnya. Saya tak tahu masalahnya apa. Cuma memang dia kasih tahu ke saya dia ada panggilan BK,” jawab Gondo. **can
