JAKARTA-Pemangkasan anggaran dilakukan pemerintah semata-mata agar memberi keyakinan kepada para investor. Karena investor membutuhkan kepastian berusaha di Indonesia. “Jangan sampai memberikan harapan palsu. Presiden Jokowi kelihatannya lebih baik sakit di depan, namun ke belakangnya aman,” kata Pakar ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya dalam dialektika demokrasi “Inpres Penghematan Anggaran Jokowi Melanggar UU?” bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan pakar tata negara Universitas Al-Azhar Jakarta Rahmat Bagdja di Jakarta, Kamis (8/9/2016).
Diakui Berly, ekspektasi pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dalam APBN 2016. Sementara target penerimaan negara diyakini tak tercapai. Karena itu ketimbang menimbulkan masalah pada akhir tahun, maka anggaran itu dipotong.
Menyinggung soal Inpres pemotongan anggaran, kata staf pengajar FEUI, tidak ada kata pemotongan anggaran dalam Inpres tersebut. “Dalam Inpres itu ditegaskan soal penghematan anggaran, bukan pemotongan,” tegasnya.
Lebih jauh kata Berly, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sama dengan yang dilakukan oleh Presiden SBY, yang juga mengeluarkan Inpres dalam pemotongan anggaran. “Struktur, batang tubuh dan legal standing yang dibuat itu mirip dengan Inpres yang dikeluarkan SBY saat itu, tinggal mengubah angka-angkanya saja,” tuturnya.
Untuk itu kalau Presiden Jokowi dianggap melanggar, kata Berly, maka Presiden SBY pada 2014 juga melanggar Undang-Undang (UU) dan saat itu juga bisa digugat. “Tim hukum SBY dulu kuat, maka Inpresnya tidak bermasalah dan Jokowi belajar dari SBY,” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Fahri menegaskan soal pemotongan anggaran itu tidak boleh menggunakan Inpres, tapi dengan UU karena APBN disahkan berdasarkan UU APBN. “Sedangkan Dana Alokasi Daerah (DAU) dan semacamnya yang tidak boleh dirubah, tapi kenyataannya dipangkas. Pemotongan DAU itu sama dengan hukuman penguasa terhadap rakyatnya,” paparnya
Fahri mengakui Presiden Jokowi dan Sri Mulyani saat ini sedang suka-suka, senang-senang. Untuk itu katanya, “Saya khawatir Inpres No.8 tahun 2016 yang diteken itu, Jokowi tidak tahu isinya apa?” ucapnya.
Malah Fahri memprediksi peluang Presiden RI untuk meremehkan DPR RI akan makin besar ke depan, karena pelanggaran demi pelanggaran terus dibiarkan oleh DPR RI. “Lihat saja keluarnya Inpres No.8 tahun 2016 tentang penghematan anggaran (APBN) 2016, pengangkatan Archandra Tahar sebagai menteri ESDM dan lain-lain,” jelasnya.
Menurut Fahri, dalam sistem presidensil memang Presiden RI mendominasi segalanya, tapi dalam hak budget, anggaran tetap harus mendapat persetujuan DPR RI, meski Presiden RI koalisinya dengan rakyat, dan DPR RI juga dengan rakyat. “Makanya, saat ini yang benar adalah PDIP yang tetap kritis meski Presiden Jokowi dari PDIP,” tegasnya
Karena itu kata Fahri, kalau kesalahan demi kesalahan ini terus dibiarkan, maka ke depan restu DPR RI tak diperlukan lagi. Apalagi, setelah koalisi merah putih (KMP) bubar, hanya tinggal Gerindra, dan Golkar sudah menyalonkan Jokowi dan Sri Mulyani di Pilpres 2019, maka sempurnalah sudah pembiaran itu. “Padahal, dalam hal pembuatan UU posisi DPR lebih tinggi sehingga setiap rupiah pun yang akan dikeluarkan oleh negara harus mendapat persetujuan DPR RI,” ujarnya.
Rahmat Bagdja menegaskan Inpres itu melanggar UU APBN. Selain belum mendapat persetujuan DPR RI, ternyata Inpres yang judulnya penghematan itu malah ada pemotongan anggaran DAU, dan lain-lain. Sesuai dengan Pasal 37 UU APBN bahwa berapapun uang yang dikeluarkan negara harus dilaporkan ke DPR RI. “Jadi, Inpres itu cacat,” katanya.
Kalau alasannya pajak tidak tercapai? Inpres itu kata Bagdja tetap cacat. Sementara anggaran untuk infrastruktur sangat besar, berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Jadi, kalau DPR RI terus diam, maka Jokowi pada 2019 akan terpilih lagi. Padahal, banyak pelanggaran yang dilakukan termasuk pengangkatan Archandra Tahar,” tambahnya. ***
