Buntut Banjir Bandang, PUPR Minta Tata Ruang Sentani Perlu Ditinjau

15

PAPUA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sejumlah langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang yang terjadi di Sentani, Kabupaten Jayapura pada 16 Maret 2019 lalu.

Bencana banjir bandang terjadi utamanya di empat lokasi, yakni Doyo Baru, Kemiri, Daerah Sosial dan Dobokuro mengakibatkan setidaknya 105 orang meninggal dunia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan banjir yang terjadi merupakan peristiwa ulangan, namun debit banjir pada 6-7 tahun lalu tidak sebesar tahun 2019 ini dan masih berada di alur sungai. Perkembangan permukiman yang pesat di kaki pegunungan Cycloop mengakibatkan terjadinya banjir bandang yang membawa material batu, pasir dan kayu log dan membentuk aliran air baru diluar alur sungai eksisting.

Pegunungan Cycloop menjadi hulu dari sungai-sungai yang melintasi Kabupaten dan Kota Jayapura, diantaranya Sungai Kemiri, Dobokurung, dan Sungai Bello.

“Tahap awal kami akan melakukan dua langkah yakni mengembalikan aliran air ke badan-badan sungai hingga ke danau, serta membuat bangunan penahan material seperti Sabo-Dam sehingga tidak membahayakan daerah hilir,” kata Menteri Basuki saat meninjau kompleks permukiman di Kawasan Doyo Baru yang menjadi salah satu kawasan yang mengalami rusak parah akibat banjir bandang.

Untuk itu, kata Basuki, para ahli juga akan dilibatkan untuk melakukan analisis mengenai fenomena flash flood atau banjir bandang. Di kawasan hilir merupakan pemukiman padat sehingga kami akan melakukan langkah untuk mengamankan itu.

Sementara untuk rumah-rumah penduduk yang rusak akibat banjir yang berada di sekitar Sungai Dobokurung, Sungai Kemiri dan permukiman penduduk yang berada pada kawasan rawan bencana perlu direlokasi.

“Tata ruang di Sentani juga akan ditinjau kembali karena beberapa permukiman berada di kawasan rentan bencana. Oleh karena itu, opsi relokasi permukiman dipertimbangkan dan hal ini memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan, termasuk dengan Kementerian ATR/BPN” kata Menteri Basuki.

Langkah konkrit dimaksud akan segera direalisaaikan oleh Ditjen Sumber Daya Air – Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua antara lain normalisasi sungai-sungai, perbaikan Intake Air Baku meliputi Intake Pos 7, Kemiri, Gunung Merah, Kampwolker dan Kojabu.

Menteri Basuki juga meninjau jembatan yang tergerus banjir yang lokasinya tidak jauh dari Venue PON XX tahun 2020. Oleh karenanya untuk mencegah kerusakan akibat banjir akan dilakukan pembangunan sudetan sepanjang 800 meter ke Sungai Makanwai Kampung Harapan sebagai pengendal banjir kawasan Venue PON.

Pada masa penanganan darurat, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura Ditjen Bina Marga memobilisasi alat berat sebanyak 16 excavator dan 30 dump truck dengan melakukan pembersihan pada ruas Jalan Nasional Jayapura-Sentani-Kemiri sepanjang 2 Km yang tertutupi lumpur dan pohon tumbang.

Selain itu, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah melakukan pendistribusian prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi ke lokasi terdampak. Dalam kunjungannya, Menteri Basuki juga meninjau dua mata air yakni Klambat dan Telaga Moyo di Sentani yang digunakan sebagai sumber air para pengungsi.

Dalam upaya meningkatkan sinergi antar pihak, dilakukan Penandatanganan nota kesepakatan tentang pemulihan Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sentani Tami oleh 16 pihak baik dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah dan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat.

Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana di Ruang VVIP Bandara Sentani, Senin (1/4/2019).

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Direktur Jembatan Iwan Zakarsi, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Kepala BWS Papua Yulianus Mambrasar, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Osman H. Marbun dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)