JAKARTA-Pengembangan Energi Baru Terbarukan nasional terbilang lambat. Karena baru mencapai sekitar 8%, padahal potensinya sangat besar. Pemerintah sendiri telah membuat roadmap pengembangan EBT hingga 23% pada 2025 nanti. “Maka Komisi VII DPR sepakat mengajukan RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) agar masuk Prolegnas. Kami mau kawal ini, karena political will pemerintah untuk EBT ini belum optimal, padahall wajib itu,” kata Gus Irawan kepada wartawan saat dikonfirmasi di DPR, Kamis (20/9/2018).
Mendesaknya RUU EBT ini, Politisi Partai Gerindra, karena berdasarkan data bahwa energi fosil nasional yang secara umum jumlahnya terbatas, dan telah diekspploitasi selama puluhan tahun, misalnya minyak bumi, itu cadangannya diprediksi hanya tersisa untuk 10 tahun ke depan. Artinya dari sekarang kita harus migrasi ke energi yang lain. “Apalagi saat ini, kita diikat UU tentang Ratifikasi Perjanjian Paris, meskinya energi baru terbarukan menjadi prioritas,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR menambahkan isu EBT ini menjadi perhatian komisi bidang energi karena Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016 yang erat kaitannya dengan perubahan iklim dan emisi. “Makanya kami menggagas UU EBT, supaya mengikat. Kalau tanpa UU, saya khawatir pemerintahan sekarang tidak memberi perhatian pada EBT,” tegasnya.
Seperti diketahui Rapat internal Komisi VII DPR pada Rabu (19/9/2018), memutuskan untuk menginisiasi pengajuan Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (UU EBT) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. Saat ini, lanjutnya, ada salah satu proyek EBT yang sedang berjalan. Yakni Pembakit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan berkapasitas cukup besar, yakni 510 MW.
Namun pembangunannya sedang diganggu dengan isu lingkungan oleh NGO atau LSM lokal maupun Internasional. NGO tersebut membangun opini bahwa pembangunan PLTA Batang Toru dapat memgancam ekosistem spesies yang sangat langka yakni Orang Utan Tapanuli. “Memang betul spesies itu ada dan sudah sangat langka. Nah ada NGO, LSM di lokal yang main-main ini, coba ganggu-ganggu. Lalu kemudian dimasuki NGO asing, sedang mencoba meributkan ini,” ungkap politikus Gerindra ini.
Namun demikian, kata Gus Irawan, dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, proyek ini tetap dilanjutkan. Dari aspek lingkungannya, Menteri LHK Siti Nurbaya berkaitan dengan hutan dan konservasi, juga disepakati bahwa spesies langka Orang Utan harus dilindungi, lingkungan tetap dijaga dan sumber daya alam tetap dieksploitasi untuk memberikan mamfaat tidak hanya bagi negara tapi jiga masyarakat. “Jadi dua-duanya jalan. Ibu menteri LHK juga komit tetap jalan tapi lingkungan dijaga. Besok kami komisi tujuh akan meninjau pembangunan PLTA ini,” ungkap politikus asal Sumut ini.
Di sisi lain, pihaknya juga meminta Kementerian ESDM maupun KLHK untuk mewajibkan perusahaan yang memgerjakan pembangunan PLTA Batang Toru, agar menjaga lingkungan, termasuk ekosistem Orang Utan Tapanuli. Poinnya, kata Gus, ke depan pemerintah harus lebih banyak bergerak di sektor EBT. Apalagi potensi kita melimpah. Baik air, banyu, panas bumi maupun matahari. “Faktanya memang sepanjang pemeritahan sekarang ini tidak ada terobosan untuk sektor EBT ini,” pungkasnya. ***
