Oleh: Inas N Zubir
Prabowo Subianto usai safari politik ke keluarga Gus Dur, menyatakan perangnya terhadap sistem khilafah: ”Khilafah itu adalah menurut saya propaganda yang sebetulnya picik, tapi berbahaya karena rakyat bisa terpengaruh,”. Disisi lain, Prabowo membutuhkan suara dari orang-orang yang menginginkan NKRI, Pancasila dan UUD 45 dihapuskan untuk kemudian diganti dengan sistem khilafah, terutama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Dan tentunya menjadi dilema bagi Prabowo karena dihadapkan pada 2 pilihan yang sangat berat antara bergabung dengan sistem khilafah atau tetap mempertahankan NKRI, Pancasila dan UUD 45. Apalagi statemen Prabowo diatas telah menyinggung perasaan dan harga diri pengikut khilafah dan HTI, dimana salah seorang yang sangat berpengaruh dalam kelompok pendukung khilafah yakni, Nasrudin Joha yang secara terang-terangan dalam tulisan-nya mengancam akan menggembosi suara Prabowo dalam Pilpres 2019, apabila menentang khilafah.
Ancaman ini dirasakan sangat menakutkan bagi kubu Prabowo Subianto karena komponen utama kubu mereka adalah kelompok oposan yang salah satunya adalah ‘loyalis khilafah’. Menurut Nasrudin Joha bahwa apabila kelompok mereka sudah mengeluarkan amunisi untuk memberondong kubu Prabowo, selesai sudah pencapresan Prabowo di 2019, karena Prabowo, tanpa bantuan kelompok oposan, tidak memiliki pijakan kokoh untuk melangkah menuju 2019.
Apabila Prabowo masih menginginkan suara kelompok loyalis khilafah, maka dipastikan daya tawar Prabowo akan tertekan dimana kelompok loyalis khilafah yang dipastikan mengajukan tawaran tertinggi yakni ketika Prabowo terpilih dalam pilpres 2019 maka selama periode 5 tahun pertama pemerintahan Prabowo, harus mempersiapkan infrastruktur ganti sistem dimana disinyalir juga sebagian besar loyalis khilafah sudah terdaftar sebagai caleg di Gerindra yang jika terpilih akan berjihad merubah seluruh sistem pemerintahan secara konstitusi dari dalam parlemen.
Bagaimana dengan Prabowo jika sistem pemerintahan diganti dengan sistem khilafah? Kelompok loyalis khilafah tidaklah bodoh dimana kemudian mereka mengambil alih juga kepemimpinan kakhalifahan yang terbentuk, tapi kemudian membuat kubu Prabowo marah, melainkan mereka akan mengangkat Prabowo sebagai khalifah Indonesia yang pertama.
Dipilihnya Prabowo Subianto sebagai khafilah pertama, juga dengan perhitungan bahwa kemampuan militer yang dimiliki Prabowo akan berguna ketika kekhalifahan Indonesia akan diluaskan ke malaysia yang mayoritas penduduknya muslim serta menganeksasi Singapur, Thailand dan seluruh negara-negara di Asia Tenggara sebagai awal kebangkitan khilafah.
Lalu, bagaimana dengan Prabowo sendiri? Apakah dia mau menjadi khalifah pertama Indonesia? Bagi Prabowo yang penting adalah merebut kekuasaan dan berkuasa, sedangkan yang lain-nya tidaklah penting.
Penulis adalah Ketua Fraksi Hanura DPR-RI
