Ekonomi Indonesia Diujung Krisis

210
ilustrasi sindonews

JAKARTA-Kondisi ekonomi global dunia saat ini mengalami krisis yang cukup serius. Bahkan stagnasi ekonomi ini terparah dalam tiga abad terakhir. Dampak buruk dari resisi ekonomi dunia itu terlihat secara menyeluruh di berbagai negara, mulai dari negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, China, Rusia, sampai negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan, ekonomi Indonesia sulit diselamatkan.

Badai ekonomi masih melanda sejumlah kawasan di belahan dunia. –Memburuknya situasi global ini membuat International Monetary Fund (IMF) menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini menjadi 3,4%, turun 0,2% dari prediksi sebelumnya pada Oktober 2015 lalu.

Pengaruh krisis juga sangat dirasakan negara-negara produsen minyak dunia seperti Arab Saudi, Venezuela, Iran, dan Negara-negara Teluk.

Pengaruh buruk resisi ekonomi ini itu terlihat jelas pada penurunan harga bahan bakar industri seperti minyak mentah dunia dan batubara, harga bahan baku industri seperti karet, penurunan harga emas, gangguan serius pada pasar modal, penurunan pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus, PHK di mana-mana, tingkat pendapatan masyarakat menurun, dan harga kebutuhan pokok yang meningkat. “Situasi yang dihadapi bangsa ini semakin suram. Awan mendung telah menutupi pemerintahan ini sejak semula dan tidak ada tanda tanda akan terbit mentari,” ujar Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK), Salamuddin Daeng.
Keterpurukan ekonomi Indonesia sudah terlihat sejak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berkuasa. Persolan yang melanda ekonomi Indonesia secara bertubi-tubi dating silih berganti.

Demikian juga dengan ekonomi global yang terus diselimuti awan gelap. Ekonomi China yang merupakan sekutu pemerintahan mulai goyang bahkan terancam runtuh.

Krisis melanda dunia dan sekaratnya ekonomi China membuat harga komoditas terjungkal. Bahkan harga minyak dan gas merosot sangat tajam, harga minyak berkisar antara20-30 usd/barel berada dibawah rata rata ongkos produksi di Indonesia. “Harga gas tinggal 1,8 usd/mmbtu,” ujarnya.

Padahal minyak merupakan andalan APBN Indonesia. Akibatnya pendapatan migas baik pajak maupun bagi hasil minyak menurun tajam. Jika tahun 2013 migas menyumbang Rp 305,82 triliun (21,25 % pendapatan negara), tahun 2014 sebesar Rp 310 triliun.

Namun di era pemerintahan Jokowi, pendapatan migas hanya Rp 80 triliun (tahun 2015). Tahun 2016 usaha dibilang migas sudah lebih besar pasar dari pada tiang, sudah lebih besar biaya (cost recovery) dibandingkan dengan seluruh revenue sektor minyak. “Dengan demikian sudah tidak mungkin Jokowi memperoleh penerimaan dari migas lagi,” imbuhnya.

Secara obyektif jelas Daeng, pemerintahan ini menciptakan keadaan yang semakin buruk bahkan dalam hal keuangan pemerintah sendiri jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini diperkirakan  akan terus semakin buruk.

Dalam era rezim Jokowi rakyat tidak sanggup lagi ‎membayar pajak yang dipaksakan oleh pemerintah. Tahun 2015 pendapatan penerimaan pajak pemerintah hanya mencapai 81,5 % . Ini merupakan yang terburuk dalam 7 tahun terakhir, atau lebih buruk dibandingkan era sebelumnya. Angka ini  merupakan pencapaian penerimaan pajak terendah.

Tahun 2009 penerimaan pajak pemerintah mencapai 94,26 % dari yang ditargetkan. Tahun 2010 mencapai 99,33%, tahun 2011 mencapai 97,28%, tahun tahun 2012 mencapai 94,38 %, tahun 2013 mencapai 92,07% dan tahun 2014 mencapai 91,56%. Sekarang pencapaian penerimaan pajak sangat jauh dari target yang dibuat.

Tahun 2016 pemerintah ini secara terbuka menunjukkan kebangkrutan nya dengan menurunkan target penerimaan pajak itu sendiri. Target penerimaan pajak dalam APBNP 2016 turun dari Rp 1.368 Triliun dalam APBN 2106 menjadi Rp 1.260 Triliun dalam APBNP 2016 atau turun sebesar 8 %. ‎”Ini adalah pertama kali dalam sejarah anggaran perubahan. Padahal pemerintah Jokowi, pajak telah dipungut sampai ke kampung kampung, ke pasar pasar traditional, ke warung tegal pinggir jalan,” terangnya.

Bank Pembangunan Asia (ADB) pun memprediksi pelambatan China yang berkontribusi terhadap sepertiga ekonomi dunia, membuat gerak negara-negara di Asia bakal terseok. Akibatnya, lembaga keuangan Asia tersebut memperkirakan ekonomi kawasan Asia hanya tumbuh 5,7 persen pada tahun ini dan tahun depan. Proyeksi tersebut lebih rendah dibanding realisasi 2015 yang mencapai 5,9 persen.

Country Director ADB Indonesia Steven R. Tabor mengatakan kondisi tersebut seiring laju ekonomi negeri Panda ini yang hanya tumbuh 6,5 persen pada tahun ini, lebih rendah dari 2015 yang mencpai 6,9 persen. “Jika ternyata pertumbuhannya lebih lambat dari proyeksi tersebut, dampaknya akan lebih signifikan. Sebab, setengah dari motor penggerak ekonomi Asia yaitu Cina,” urainya.

Saat ini, kondisi Negeri Tirai Bambau itu mengalami kelebihan kapasitas di industri dan perumahan. Bahkan mayoritas perusahaannya memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar. “Konsumsi rumah tangga pun menurun. Begitu pula dengan investasi infrastrukturnya,” imbuhnya.

Meski ekonomi dunia terus stagnan, Menkeu Bambang Brodjonegoro optimis perekonomian Indonesia rebound. Alasannya, kebijakan Presiden Joko Widodo yang mendorong infrastruktur serta suku bunga yang berangsur turun. Hal ini menurutnya sudah cukup untuk menahan tekanan suku bunga The Fed yang terus naik dan melambatnya perekonomian China. “Adanya kepercayaan diri dibuktikan dengan kemampuan Indonesia melewati masa kritis kurs rupiah,” ujarnya.