JAKARTA-Polemik penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur perlu dihentikan. Apalagi Presiden Jokowi sudah meralat pernyataan tersebut.
“Kita mulai masukkan usulan kepada BPKH yang baru terbentuk. Ada banyak masalah dalam penyelenggaraan haji sejak hulu sampai Hilir,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (31/7/2017).
Di hulu, kata Fahri, DPR melihat ada fase persiapan yang tidak sempurna mulai soal manasik yang belum maksimal, terutama bagi yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri. Ditambah lagi soal usia jamaah yang terlalu tua karena terlalu lama menabung.
“Di hilir ada banyak masalah mulai soal penginapan, makanan dan kesehatan yang fasilitas tersedianya masih belum ideal,” ujarnya.
Di luar itu, lanjut mantan Ketua KAMMI, Indonesia sebagai konsumen haji dan umroh terbesar di dunia harusnya tidak saja berpikir sebagai konsumen tetapi sebagai penyelenggara.
Oleh sebab itu, menurut alumnus FEUI, BPKH (Badan pengelola Keuangan Haji) yang seluruh pengurusnya baru dilantik seharusnya memikirkan yang besar yang terkumpul dari jamaah haji itu untuk kepentingan perbaikan penyelenggaraan haji dan bukan untuk kepentingan lain terlebih dahulu.
“Jika ada sisanya barulah nanti bisa di alokasikan sesuai dengan ketentuan UU,” tambahnya.
Lebih jauh kata Fahri, ada banyak yang bisa dilakukan Indonesia jika berpikir sebagai pemain dalam industri haji dan umrah. Mulai sektor jasa sampai produk dan infrastruktur haji dengan penghasilan yang menggiurkan. Itulah yang seharusnya dipikirkan sekarang,” ucapnya.
Fahri menambahkan hasil dari investasi selanjutnya tetap diarahkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Sebab bagaimanapun dana itu adalah dana ibadah. ***
