JAKARTA – Trend penggunaan politik uang (money politics) dalam Pemilu 2019 diperkirakan akan naik.
Kondisi ini dipicu oleh bertambahnya aktor politik karbitan yang maju sebagai calon legislatif (caleg) sehingga dipastikan persaingan akan semakin ketat.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan dampak money politics di Pileg yang paling utama adalah rusaknya integritas atau martabat pemilu.
Sebab, politik uang telah membajak demokrasi hingga tak bisa lagi dipercaya sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
“Padahal Pemilu yang demokratis mestinya menempatkan kepercayaan sebagai kata kunci. Kepercayaan membuat seseorang mau memberikan mandatnya kepada orang lain untuk mewakilinya dalam menentukan kebjjakan di pemerintahan atau parlemen,” ujar Lucius di Jakarta, Senin (8/4).
Sebelumnya, Konsorsium Pemilu Bersih Bekasi (KPBB) telah mendeteksi wilayah-wilayah yang menjadi serangan politik uang di Kota Bekasi.
Dari hasil temuan dilapangan, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya Kecamatan Bekasi Timur terdeteksi wilayah rawan money politik.
Bahkan, diduga sejak 4 April hingga 8 April 2019 ini, terjadi pembagian uang secara massif oleh seorang caleg di sejumlah wilayah di Kota Bekasi.
Menurut Lucius, jika kegiatan politik memakai uang maka kepercayaan sudah tak berlaku. Pemimpin atau wakil rakyat terpilih mestinya tak punya legitimasi kuat untuk mewakili suara rakyat di Dapilnya.
“Orang yang menggunakan uang untuk mendapatkan suara sudah pasti juga menganggap rendah rakyat. Dia hanya mengukur harkat seorang pemilih dengan sejumlah uang,” terangnya.
Umumnya kata Lucius, jika uang yang dipakai untuk membeli suara maka wakil rakyat terpilih juga tidak mempunyai tanggung jawab moral kepada rakyat.
Sebab, dia akan sibuk memanfaatkan kursinya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
“Korupsi pun akan terpelihara terus jika sejak awal wakil rakyat sudah menggunakan uang untuk bisa menang. Mereka yang terpilih karena uang juga akan bekerja untuk mendapatkan uang itu,” terangnya.
Kendati demikian, cara mengatasi pola politik uang ini bukan perkara mudah. Apalagi, untuk meliterasi warga tentu saja butuh waktu.
“Paling mendesak sekarang, bagaimana memastikan para kandidat atau tim penenangan bisa dikontrol dan diawasi setiap aksi mereka menggunakan uang untuk membeli suara pemilih,” jelasnya.
Lucius mengatakan Bawaslu tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan kontrol pada setiap pelaku bisa diketahui.
Karena itu, gerakan lapor ke Bawaslu itu harus disosialisikan Bawaslu dan sistem itu harus dibuat mudah agar bisa efektif mengawasi praktek money politics.
“Warga juga mesti diberikan kesempatan untuk mengontrol dan melaporkan para calon atau tim yang menggunakan praktek money politics,” pungkasnya.
