Golkar Yakin Meski Demo Besar, Elektabilitas Ahok Tetap Tinggi

25

JAKARTA-Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan kedua negarawan tersebut saling menunjukkan sebagai pimpinan yang rendah hati, meski dalam Pilpres Juli 2014 silam sebagai rival yang keras. “Jadi, pertemuan kedua tokoh itu justru menjadi teladan bagi anak-anak bangsa ini,” katanya dalam dialektika demokrasi “Makna Pertemuan Jokowi – Prabowo” bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, politisi PDIP Marurar Sirait, pengamat politik dari SMRC Sirojudin Abbas dan Rachmat Badja dari Universitas Al-Azhar di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Menurut Novanto, pertemuan itu bukan hanya sekedar membicarakan masalah sosial politik, ekonomi, hukum, namun juga membahas kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Yang jelas elektabilitas Ahok tidak akan turun, meski akan didemo besar-besaran 4 November 2016 nanti.

Lebih jauh Novanto menambahkan permintaan maaf Ahok terkait dugaan penistaan agama sudah sangat jelas memberi pesan bahwa dirinya tidak bermaksud menistakan Al-Quran. Dia menilaim masyarakat Jakarta sudah sangat profesional melihat kasus tersebut. “Ahok kan pengalaman dan saudara Ahok sudah minta maaf dan sekarang sudah mengikuti proses hukum,” jelasnya

Hingga saat ini dari hasil berbagai lembaga survei, elektabilitas Ahok-Djarot memang masih yang paling tinggi ketimbang dua calon lainnya, yakni pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.

Di samping itu, Novanto pun mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang telah melakukan langkah untuk meredam aksi 4 November nanti, dengan bertemu Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sejumlah ormas Islam, Muhammadiyah, serta Nahdlatul Ulama.

Sementara itu anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menilai pertemuan itu merupakan budaya politik yang positif. Justru kita beruntung memiliki dua tokoh nasional, yang mengerti kapan harus bertarung, kapan harus saling mendukung, dan damai. “Pengaruhnya banyak positifnya, dan ini menunjukkan rakyat Indonesia senang berdamai. Untuk itu tiga Cagub DKI Jakarta bisa mengambil pelajarn dari Jokowi – Prabowo itu,” katanya

Politik itu dinamis, kata Ara-sapaan akrabnya, dimana Jokowi dan Prabowo saling menghargai. Hanya saja mungkin dengan pertemuan itu ada yang senang, dan ada yang tidak, namun tensi politik dalam sehari ini terbukti menurun.

Sedangkan pengamat politik SMRC Sirojudin Abbas berpendapat pertemuan itu mengonfirmasi posisi Jokowi yang sedang berada di puncak kekuasaan sebagai Presiden RI. “Jokowi bisa mentransendensi dirinya sebagai politisi dengan kemampuan mengonsolidasi kekuatan politik, dan merangkul parpol-parpol yang berseberangan. Bahkan yang oposisi menjadi kawan dengan baik. Gerindra pun mulai sejalan dengan pemerintah,” tutur Sirojudin.

Kedua, dalam konteks global, ada kecenederungan sejumlah kelompok radikal berupaya menarik Indonesia ke dalam pusaran konflik di Timur Tengah. “Psikologi konflik itu kencang. Dan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia, kalau masuk ke dalam pusaran konflik itu (ISIS), maka dunia akan kehilangan penyeimbang negara muslim yang demokratis, moderat, tolerans, menghargai keragaman, pluralism, dan damai, yang satu-satunya adalah Indonesia,” tegas Sirojudin.

Nah, Jokowi menurut Sirojudin, menangkap gejala tersebut, dan mereka ini akan memanfaatkan kasus Ahok sebagai panggung politik. Oleh sebab itu wajar kalau Jokowi melakukan pertemuan dengan Parbowo, yang memiliki dukungan besar itu tidak sampai terseret ke dalam konflik tersebut. Tapi, kalau Pak Fadli Zon, ikut demo, berarti Gerindra ada pada pusaran itu. Padahal, kalau tidak ikut turun ke jalan, maka kelompok-kelompok radikal itu akan makin teralinasi. “Makanya, pemerintah harus mempersempit ruang gerak mereka untuk masuk perangkap ISIS itu,” pungkasnya.

Namun kata Badja, tidak tepat kalau sentimen radikalisme itu berada di belakang Prabowo, karena beliau ini tidak memiliki pengaruh terhadap kelompok radikal. “Bahwa tergabungnya FPI, HTI, Salafi, dan ormas Islam lainnya kecuali NU dan Muhammadiyah, itu disatukan oleh isu bersama. Yaitu dugaan penistaan agama. Untuk itu harus diproses hukum agar segera ada jawaban bersalah atau tidak. kalau misalnya tidak terbukti bersalah, maka jawaban hukum itu dengan sendirinya akan menurunkan eskalasi kemarahan masyarakat,” ungkapnya. ***