JAKARTA-Perusahaan galangan kapal nasional PT Daya Radar Utama (DRU) mengoperasikan fasilitas graving dock (pengedokan kapal) pada galangan kapal unit Lampung. Pengoperasian graving dock ini guna memperkuat bisnis perbaikan kapal. “Fasilitas ini difokuskan untuk kegiatan reparasi kapal karena kebutuhan nasional sangat besar,” kata Humas DRU Tularji dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Tularji menambahkan
fasilitas graving dock ini sudah mulai beroperasi untuk melayani kegiatan reparasi (perbaikan) berbagai jenis kapal milik swasta maupun lembaga pemerintah.
Menurut Tularji, kehadiran graving dock akan memudahkan pemilik kapal untuk mendapatkan space galangan dalam rangka perbaikan. “Sudah kita buka pelayanan perbaikan kapal di fasilitas graving dock ini sejak beberapa bulan terakhir,” tambahnya
Graving dock merupakan fasilitas pengedokan kapal yang mempunyai bentuk seperti kolam yang terletak pada tepi pantai dan memiliki beberapa bagian-bagian yang sangat penting.
Fasilitas graving dock DRU mampu menampung kapal hingga 40.000 dead weight tonnage (DWT). “Memiliki panjang 205 meter, lebar 36 meter dengan kedalaman 11 meter,” terangnya.
Data Kementerian Perhubungan mengungkapkan populasi kapal niaga nasional mencapai 16.000 unit, meningkat lebih dari 120% dalam 10 tahun terakhir sejak pemerintah memperlakukan asas cabotage pada 2005 di perairan Indonesia sebagaimana lazim diterapkan di seluruh dunia.
Akan tetapi, hingga kini graving dock untuk kegiatan perbaikan kapal di Indonesia masih terbatas sehingga fasilitas galangan untuk kegiatan reparasi cenderung defisit hingga 1 juta DWT per tahun dari total kebutuhan. ***
Hafiz : RAPBN Tandingan Bentuk Kritik Terhadap Pemerintah
JAKARTA-Wacana RAPBN tandingan yang digulirkan beberapa anggota DPR RI baru-baru ini dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Apalagi RAPBN 2017 dinilai tidak sehat. “Kita setuju, karena demi kebaikan pemerintah itu sendiri, dan tidak ada juga UU yang dilanggar. Wong hanya penyanding saja kok,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir di Jakarta, Selasa (23/08/2016).
Bahkan, lanjut dia, RAPBN 2017 yang akan diajukan ke DPR tak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya.
“Iya itu ilusi APBN indah. APBN impiannya pak Jokowi saja, nanti rill nya gak begitu, kan sudah 2 APBN semua meleset,” sindir Hafiz.
Saat ditanya apakah wacana RAPBN tandingan yang digulirkan sejumlah anggota DPR merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah, Hafisz tak membantah masalah tersebut.
“Bisa juga begitu, kan akhirnya pemerintah akan berhati-hati dalam mengajukan anggaran kepada DPR,” ujarnya.
Dilain sisi, kata dia, wacana RAPBN tandingan sebagai bukti bahwa DPR bukan lembaga yang asal setuju terhadap kebijakan pemerintah.
“Jangan terkesan DPR hanya menjadi tukang stempel saja, gak baik bagi sistem demokrasi. APBN tandingan itu bertujuan untuk kontrol, bukan untuk tandingan.
Jadi kita sebetulnya membantu pemerintah supaya tidak meleset terlalu jauh dalam politik anggaran kedepan, karena taruhannya akan sangat dahsyat bagi bangsa dan negara ini,” tegasnya. ***
