JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak melibatkan jasa perantara atau broker. Pasalnya, pelibatan pihak ketiga pada pembelian alutsista berpotensi memunculkan permainan harga. Hal itu bertentangan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan negara. “Proses pengadaan alutsista harus transparan dan merupakan sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Dalam setiap pengadaan alutsista, Undang-Undang Industri Pertahanan wajib diberlakukan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) membahas tentang alutsista, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).
Presiden berharap agar pembelian alutsista harus disertai dengan transfer technology kepada industri-industri pertahanan nasional. “Dahulukan arahnya ke sana, sehingga pengembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah kepada kemandirian,” pesannya.
Sejauh ini jelas Kepala Negara, banyak negara yang ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk memperkuat industri pertahanan nasional. “Silahkan dihitung dan dikalkuasi mana yang memberikan keuntungan kepada kepentingan nasional kita secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tutur Presiden.
Untuk itu,Presiden meminta agar tawaran kerjasama dari negara lain bisa dioptimalkan sehinga ada terobosan baru dalam pengadaan alat pertahanan dan bisa mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan ke depan. “Harus memperhatikan daur hidup, tidak boleh kita membeli pesawat tempur tanpa berhitung, berkalkulasi, biaya daur hidup alutsista tersebut dalam 20 tahun ke depan,” kata Presiden.
Menurut Presiden, pengadaan alutsista ditujukan untuk memenuhi pokok minimum di tahun 2024 sehingga tahun 2019 sudah terlihat kerangka modernisasi TNI sesuai dengan rencana strategis 2024. “Angkatan Darat memiliki alutsista berat seperti Tank, heli serbu dan persenjataan infanteri khusus, Angkatan laut diperkuat dengan karakter kemampuan angkatan laut seperti kapal selam, kapal perang permukaan, sistem pengintaian maritim, pengamaan lokasi lokasi yang mempunyai potensi konflik, Angkatan Udara diperkuat oleh alutsista strategis berupa pesawat pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat, dan sistem pertahanan rudal,” papar Presden.
Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah untuk memangkas broker. “Kecenderungan di situ adalah mark up harga,” pungkasnya.
