Kanwil DJP Jabar I Gelar Pajak Bertutur di Universitas Widyatama

57
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo

BANDUNG-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat bergantung pada sektor perpajakan. Sekira 75% sumber pendapatan APBN berasal dari sektor pajak. Namun, kesadaran masyarakat tentang pajak masih rendah. Sebab itu, sejumlah langkah mesti ditempuh supaya kesadaran pajak meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari pentingnya kesadaran pajak harus ditanamkan sejak dini. Oleh karena itu, DJP memiliki program bernama Pajak Bertutur, yang merupakan salah satu bentuk kampanye program edukasi kesadaran pajak.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo menyampaikan, seluruh unit DJP akan menyelenggarakan Pajak Bertutur secara serentak,  pada tanggal 11 Agustus 2017, tak terkecuali Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat I.

“Program Pajak Bertutur ini merupakan salah satu upaya Ditjen Pajak meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui jalur pendidikan. Program ini dilaksanakan serentak pada Jumat, 11 Agustus 2017. Di wilayah Kanwil DJP Jabar I sendiri, ada 19 unit kerja (Kanwil, 16 KPP, dan 2 KP2KP) yang menyelenggarakan program ini, di 83 lokasi (SD, SMP, SMA dan PT) dan sekira 5.260 orang menjadi peserta”, ujarnya.

Lebih lanjut, Yoyok mengatakan, pelaksanaan kegiatan Pajak Bertutur Kanwil DJP Jawa Barat I dilaksanakan di Universitas Widyatama, Bandung. “Kami pusatkan di Universitas Widyatama. Akan ada 600-an peserta yang hadir disana dari 8 kampus berbeda, yaitu Universitas Widyatama, Universitas Telkom, STIE Ekuitas, Universitas Parahyangan, Universitas Sangga Buana-YPKP, Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Negeri Bandung, dan STMIK-LPKIA Bandung,” imbuhnya.

“Selain itu, direncanakan pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengadakan Video Conference pada 11 titik di Indonesia dan akan berdialog dengan para peserta didik (Siswa/Mahasiswa),” ungkapnya.

Kegiatan ini bukanlah kegiatan satu-satunya untuk meningkatkan kesadaran pajak. Gerakan Sadar Pajak Nasional merupakan bagian dari program inklusi perpajakan telah dimulai sejak tahun 2014. Nota Kesepahaman (MoU) sudah ditandatangani DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Namun, Pajak Bertutur merupakan kegiatan pertama kesadaran pajak yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia.