JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenpein) memberikan fasilitas pembiayaan bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang memproduksi komponen kapal untuk mendapatkan sertifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
Dengan demikian, IKM komponen kapal yang mendapatkan sertifikasi dari BKI akan lebih mudah memasok kebutuhan industri galangan kapal nasional sesuai standar.
Hal tersebut disampaikan Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat saat mewakili Menteri Perindustrian meresmikan pembukaan Jakarta IKM Expo ke-VII di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (1/12).
“Saat ini sudah ada empat komponen kapal dari IKM yang mendapatkan sertifikat dari BKI, diantaranya yaitu produk jendela dan pintu kapal,” ujarnya.
Pada September lalu, Kemenperin bersama BKI dan Asosiasi Industri Komponen Kapal Indonesia (AIKKI) sepakat melakukan kerja sama program akselerasi sertifikasi komponen-komponen kapal produksi anggota AIKKI yang sejalan dengan upaya peningkatan daya saing produk Indonesia, penyediaan lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, kerjasama tersebut juga bertujuan untuk mendorong para pengusaha industri perkapalan di dalam negeri agar menggunakan produk komponen kapal Indonesia yang telah bersertifikat Class.
“Saya yakin banyak komponen kapal yang sudah bisa dibuat oleh IKM kita. Misalnya, selama ini IKM di Kabupaten Tegal telah mampu memproduksi komponen kapal yang banyak dibutuhkan oleh galangan di Indonesia. Walaupun kualitas produk komponen kapal tersebut sudah cukup baik, namun agar dapat masuk ke galangan harus memiliki sertifikat BKI,” papar Syarif.
Untuk itu, BKI menjadi partner Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengawalan IKM komponen kapal agar dapat tumbuh dan berkembang serta bersertifikat Class sehingga diharapkan IKM komponen kapal dalam negeri dapat mampu memenuhi pasar di Indonesia maupun ekspor.
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, IKM merupakan sektor yang berperan penting memberikan kontribusiterhadap pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan pekerjaan.
“Sampai saat ini, IKM menyumbang 34,56 persen terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas secara keseluruhan,” ungkapnya.
Capaian IKM tersebut berkat dukungan 3,6 juta unit usaha atau 90 persen dari total unit usaha industri nasional.
Bahkan, serapan tenaga kerja yang mencapai 10,3 juta orang, berdampak pada meningkatnya ekonomi nasional serta mengurangi kemiskinan.
“Selain itu, untuk membangun perekonomian suatu negara dibutuhkan SDM yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur untuk mengembangkan kewirausahaan suatu negara,” katanya.
Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong kegiatan penumbuhan wirausaha baru sebagai salah satu program prioritas.
Menurut renstra Ditjen IKM tahun 2015-2019, penumbuhan wirausaha ditargetkan untuk industri kecil tumbuh sebesar 20.000 orang dan industri menengah tumbuh menjadi 4500 unit usaha.
