JAKARTA-Ketergantungan pemerintah Indonesia pada utang luar negeri sangat berbahaya. Sebab sumber-sumber penerimaan negara dalam APBN akan tersedot untuk membayar cicilan hutang. Akibatnya hutang akan menekan pos-pos anggaran belanja lainnya. Di sisi lain, cicilan hutang yang terus bertambah jumlahnya selalu disertai dengan penarikan hutang baru. Sehingga jumlah hutang negara bukannya berkurang tetapi terus bertambah. Pada kondisi ini negara sudah terjebak dalam perangkap hutang seperti yang dialami Indonesia sekarang. “Pertanyaannya, apa yang dikerjakan pemerintah selama ini? Siapa sesungguhnya yang menikmati hutang yang telah ditarik pemerintah?,” Tanya pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqin di Jakarta, Kamis (11/7).
Menurut dia, utang yang diterima pemerintah selama ini sangat tidak produktif. Bahkan, ada sebagian utang yang dikorup. “Utang ini menguntungkan segelintir elit karena sudah menjadi ajang permainan rente,” tegas dia.
Dia mengatakan, beban utang ini akan menjerumuskan Indonesia. Bahkan dampak utang terhadap pembangunan menjadi menurun. Pasalnya, kenaikan beban cicilan dan jumlah hutang Indonesia disertai dengan menurunnya kapasitas ekonomi Indonesia yakni dengan terjadinya defisit kembar, kemerosotan daya saing, dan ancaman “middle income trap”. Ini menunjukkan buruknya pengelolaan hutang negara oleh pemerintah yang bebannya akan diwariskan kepada generasi yang akan datang.
