JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengapresiasi reaksi cepat yang ditunjukan oleh Polres Sikka, Cq. Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka, karena langsung menurunkan timnya untuk melakukan Kumpul Bahan Keterangan (Pulbalket) dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen dugaan mark-up tunjangan perumahan dan transport untuk anggota DPRD Sikka.
Disinyalir, besaran tunjangan perumahan dan transportasi ini melampaui standar kepantasan dan kelayakan menurut ketentuan UU, Tatib DPRD Sikka dan realitas sosial masyarakat Sikka.
Sejumlah fungsionasris DPC Partai Hanura telah dimintai informasinya oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka dalam pulbaket Tim Reskrim Tipikor Polres Sikka pada Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul 19.00 hingga 21.00 WIT, antara lain Fabianus Boli, Yanuarius Newar dkk.
Fungsionaris DPP Partai Hanura yaitu Petrus Selestinus sebagai Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura dan Silvester Nong Manis Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Hanura turut hadir ketika Pulbaket dilakukan oleh Satreskrim Tipikor Polres Sikka, malam tadi.
Fabianus Boli dalam kapasitas sebagai Ketua DPC Partai Hanura pada kesempatan Pulbaket itu menjelaskan sejumlah alasan mengapa aksi damai Partai Hanura memprotes usulan anggota DPRD Sikka menaikan jumlah tunjangan Perumahan dan Transport untuk tahun anggaran 2019 yang dinilainya sebagai mark-up dan di luar kepantasan dan kelayakan serta realitas kondisi masyarakat Sikka.
Boli menyerahkan dokumen dan keterangan seperlunya untuk pengembangan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan untuk ditentukan apakah rangkaian peristiwa yang disuarakan oleh Partai Hanura masuk dalam kategori Tiindak Pidana Korupsi atau bukan.
“Dan kalau itu merupakan Tindak Pidana Korupsi maka apakah cukup beralasan untuk menetapkan 35 anggota DPRD Sikka sebagai tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi,” terang Koordinator TPDI, Petrus Salestinus di Jakarta, Sabtu (29/12).
Ansa Rera Diduga Terlibat
Jika saja dugaan mark-up pembayaran dana tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Sikka dari Bupati Sikka pada eranya Ansar Rera terbukti maka Ansar Rera berpotensi menjadi pelaku turut serta atau bahkan aktor intelektual terjadinya mark-up.
Pasalnya, diduga kuat usulan ini disetujui demi meloloskan proyek fiktif pembangunan Kantor Bupati Sikka, menjelang akhir masa tugas Ansar Rera sebagai Bupati Sikka periode 2013-2018.
“Ansar Rera dan DPRD Sikka sepakat menaikan anggaran tunjangan Perumahan dari semula Rp 6 juta perbulan menjadi Rp 10 juta dan sekarang angka Rp 10 juta perbulan mau dipertahankan lagi pada anggaran 2019,” jelasnya.
Namun Bupati Sikka, Robi Idong menolak karena berdasarkan kajian dan hasil survey, angka Rp 10 juta perbulan itu sangat tidak pantas di luar kelayakan sehingga bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi terselubung melalui mark-up.
“Polres Sikka harus serius merespons isu korupsi berjamaah Anggota DPRD Sikka yang tergolong terlalu berani dilakukan oleh Anggota DPRD Sikka secara berjamaah melalui persekongkolan denga Bupati Sikka Ansar Rera,” pintanya.
“Dan persekongkolan itu mau dilanjutkan bahkan dinaikan angkanya pada periode 2019, Namun oleh Bupati Robi Idong ditolak mentah-mentah bahkan telah diagendakan untuk diungkap secara proyustisia melalaui Polri, Kejaksaan atau KPK,” jelasnya.
Rencanya, Ketua DPC. Partai Hanura Fabianus Boli Senin depan akan melengkapi bukti-bukti terkait ke Kanit Tipikor Satreskrim Polres Sikka untuk pengembangan kearah Penyelidikan dan penyidikan.
“TPDI bersama Partai HANURA dan elemen masyarakat lainnya akan terus mengawal jalanya kasus ini agar berjalan sesuai harapan masyarakat Sikka dan tuntutan Bupati Sikka, satu dan lain demi mewujudkan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat Sikka yang selama ini terhambat akibat perilaku korupsi di kalangan DPRD dan Eksekutif tanpa ada penegakan hukum. Kini saatnya hukum ditegakan,” pungkasnya.
