JAKARTA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menggelar persidangan terhadap produsen sepeda motor Yamaha dan Honda terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat atau kartel untuk produk scooter automatic (skutik).
Pernyataan tersebut seperti disampaikan Ketua KPPU M Syarkawi Rauf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR mengenai “Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016” di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (7/6).
“Saat ini kami sedang melakukan penanganan terkait persaingan usaha tidak sehat kepada Yamaha dan Honda untuk tipe skutik. Pada awal Juli ini akan masuk proses persidangan,” papar Syarkawi.
Sebelumnya, kata Syarkawi, KPPU sudah memberikan sanksi denda kepada 32 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang terbukti melakukan praktik kartel di tengah gejolak harga daging sapi. “Mereka kami denda Rp107 miliar, karena sudah terbukti melakukan kartel,” ucapnya.
Dengan demikian, menurut dia, pihaknya berharap agar pemerintah dan DPR tidak memasukan rencana pemotongan anggaran KPPU di RAPBN-P 2016. “Lagi pula, pada RDP sebelumnya (dengan komisi VI DPR) telah memutuskan untuk tidak memotong anggaran KPPU,” jelas Syarkawi.
Menurut dia, pemotongan anggaran KPPU justru akan mengganggu kinerja yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. “Pada program kerja penindakan ini ada pemotongan yang signifikan. Jadi, kalau ada pemotongan Rp27 miliar akan mengganggu kinerja KPPU,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada APBN 2016 pemerintah sudah menganggarkan untuk KPPU senilai Rp116,46 miliar, namun kebijakan efisiensi sedang diterapkan pemerintah meminta agar anggaran KPPU dipangkasi senilai Rp27 miliar,” ujar Syarkawi.
