JAKARTA-Kasus yang mengungkap dugaan manipulasi dalam kegiatan pengumpulan satu juta KTP oleh TemanAhok bisa menjadi dasar pembatalan pencalonan dari jalur independen. Bahkan menyeret mereka ke ranah pidana seperti yg sedang ditelusuri KPK. “Oleh sebab itu, sebelum menjadi masalah sosial sebaiknya aparat hukum dan penyelenggara pemilu segera bertindak,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Masalahnya, kata Fahri, hal ini sangat berkaitan dengan jadwal pilkada yang punya efek sosial yang besar. Maka aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan bawaslu harus segera berkoordinasi untuk menentukan status dari kejadian ini. “Hal ini sama dengan yang dilakukan calon partai di mana pencalonan bisa dibatalkan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dan administrasi dalam UU Pilkada (pasal 47 UU No.1 2015),” paparnya.
Dugaan dalam memperoleh sumbangan secara ilegal, kata Fahri, ditambah lagi dengan pengumpulan KTP masyarakat secara ilegal dalam arti tidak khusus untuk pilkada dapat masuk dalam ranah korupsi dan penipuan yang punya akibat hukum yang fatal.
Sementara terkait verifikasi dukungan KTP itu sendiri dan dimana Ahok meminta agar “TemanAhok” memverifikasi dukungan via SMS, awalnya masyarakat berbaik sangka. Karena mereka akan berani verifikasi dan serius masuk sebagai calon independen. “Sayangnya sebelum verifikasi malah sudah ketahuan aksi curangnya,” ungkapnya.
Sementara itu Pengamat politik Muhammad Budyatna mengatakan yang dilakukan TemanAhok sudah pasti diketahui oleh Ahok. “Apa mungkin TemanAhok terima uang tanpa restu ahok?,” ungkapnya.
Namun begitu kata mantan Dekan FISIP UI, langkah ini merupakan strategi untuk berpisah dengan TemanAhok.
“Saya melihat tampaknya ini cara Ahok meninggalkan “TemanAhok” untuk maju dari jalur partai. Toh Ini sah-sah saja,” imbuhnya.***
