Mendag: Diseminasi Informasi 12 Paket Kebijakan Akan Dilakukan Dengan Jujur

23
Mendag didampingi Staf Ahli Seskab di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (28/6).

JAKARTA-Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I (membidangi komunikasi publik) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi yang juga Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong berjanji akan menekankan 4 (empat) sikap dalam melakukan diseminasi informasi, sosialisasi penjelasan dan keterangan atas 12 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah. “Sejauh ini yang kami sepakati ada empat azas komunikasi yang akan kami terapkan. Pertama jujur. Kedua, singkat. Ketiga, konstruktif. Keempat, naratif,” kata Thomas Lembong kepada wartawan usai rapat paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi, di Ruang Graha Sawala Gedung Ali Wardhana Kantor Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/6).

Mendag menegaskan akan menyampaikan informasi apa adanya tentang 12 paket ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah. “Dan bukan hanya jualan yang cantik-cantik dan yang bagus-bagus dalam mensosialisasikan 12 paket itu,” tegasnya.

Selain itu, Mendag juga akan menyampaikan secara jujur mengenai kendala atau tantangan yang dihadapi. “Kita tetap mau konstruktif, artinya tetap berorientasi pada solusi, artinya dialog dengan publik kita harapkan mengarah kepada solusi-solusi untuk kendala yang dihadapi,” ujarnya.

Sajauh ini  kata Thomas, Tim Pokja yang dipimpinnya sudah memetakan audiensike empat golongan. Pertama utuk masyarakat luas domestik, dimana Pokja I berniat untuk kerja sama dengan Tim Komunikasi Presiden.

Kedua adalah masyarakat  internasional tentunya termasuk investor-investor internasional yang berkaitan dengan investasi, yang berkaitan dengang perdagangan, bahkan pariwisata dan sebagainya.

“Di sini kami akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk bisa mengakses jaringan tugas-tugas mancanegara di Jakarta,  chamber of commerce seperti AMCHAM, US-Asian-British Council, Econet, dsb. Dan juga bisa menggunakan jaringan-jaringan KBRI, Konsulat Jenderal RI di mancanegara,” jelas Lembong.

Ketiga, kalangan-kalangan khusus yaitu pelaku yang akan fiakses melalui asosiasi-asosiasi, atau juga Kadin, Apindo dan juga asosasi-asosiasi perusahaan  industri, akademisi dan pakar-pakar juga sebagai contoh lembaga-lembaga keuangan seperti Rating Agency, lembaga-lembaga keuangan yang sering menerbitkan research report mengenai perekonomian atau pasar modal Indonesia.

“Di sini kami akan bekerja sama dengan  OJK dan BI.  Kebetulan juga sudah ada satu satgas juga sebetulnya  ya, Pak Menko?  Namanya Investor Relation Unit Republik Indonesia yang terdiri atas BI, Menko Ekonomi dan Menteri  Keuangan,” jelas Mendag seraya menegaskan, pihaknya akan memanfaatkan itu juga, termasuk juga BKPM. Sarana dan jaringannya sudah ada.

Yang terakhir, yang tidak kalah penting, menurut Mendag, adalah  komunikasi dan diseminasi internal dalam pemerintah sendiri, baik di Pemerintah Pusat maupun ke Pemda-Pemda karena sering kali kalau kita mulai ke Eselon III, Eselon IV, dst atau antara pusat dan daerah, komunikasi tetap menjadi tantangan.

“Banyak salah pengertian atau miss komunikasi.  Jadi itu menurut kami tidak kalah pentingnya supaya seluruh pemerintah, dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dalam keluar, benar-benar sinkron pengertiannya mengenai program reformasi  perekonomian ini,” pungkas Lembong