JAKARTA-Wakil Ketua MPR RI Mahyudin meminta kepada pemerintah atau Kemendiknas RI untuk memasukkan materi sosialiasi empat pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) dalam kurikulum pendidikan anak sejak usia dini (PAUD).
“Dengan empat pilar MPR RI sejak dini, anak-anak akan memahami, menghayati, memiliki etika, moral, nasionalisme, mencintai dan komitmen mempertahankan NKRI itu sejak dini,” tegas Mahyudin. Hal itu disampaikan dalam diskusi MPR RI bersama pakar hukum tata negara Irman Putrasidin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Hal itu penting kata politisi Golkar itu, karena masyarakat dan ASN (paratur sipil negara) saat ini banyak yang tertulari ideologi radikal, politik uang merajalela, korupsi dimana-mana, dan minim moralitas. Sehingga biaya politik dan demokrasi menjadi sangat mahal. Karena itu pula, banyak orang baik, cerdas, dan berkualitas sulit bahkan tak bisa menjadi calon pemimpin di eksekutif, legislatif dan yudikatif, karena tak punya modal.
“Sehingga parpol pun banyak dikuasai pemodal. Ini yang harus dihentikan,” jelas Mahyudin.
Konsekuensi selanjutnya biaya politik calon kepala daerah (pilkada) juga mahal, pilpres juga demikian. Sehingga banyak terjadi korupsi hanya untuk mengembalikan modal politik tersebut. “Maka, tak ada salahnya ada wacana amandemen konstitusi MPR,” pungkasnya.
Sebelumnya survei Kemendagri ditemukan 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN terjangkit ideologi radikal, dan 19,4 persen PNS menolak Pancasila. Irman Putrasidin mengaku jika tak ada salahnya mengevaluasi sistem demokrasi pasca 20 tahun reformasi Mei 1998.
“Yang sudah berjalan atau yang kelewat bisa dievaluasi. Karena memang tak ada sistem yang sempurna. Apa perlu fungsi MPR dan GBHN dihidupkan kembali dan sebagainya,” ungkapnya.
