Ngadu Ke DPR, Massa SP Kertas Nusantara Tuntut Hak Karyawan

Wednesday 21 Mar 2018, 7 : 36 pm

JAKARTA-Sekelompok massa dari Serikat Pekerja Kertas Nusantara (SP-PT.KN) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Dimana aksi ini dilakukan selama enam hari dengan bertahan didepan Gedung DPR RI sejak hari Rabu pekan yang lalu.

Ketua SP-PT.KN, Indra Alam mengatakan aksi ini adalah buntut dari tidak dibayarnya gaji karyawan PT Kertas Nusantara. Dimana PT Kertas disebut-sebut sebagai perusahaan yang dikendalikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. “Tuntutan kami dari 2014 sampai sekarang itu tidak ada pembayaran untuk gaji plus PHK dan pensiun baik yang pensiun maupun meninggal dunia. Ada beberapa item yang lain juga ada tapi yang jelas masalah yang mendasar adalah masalah gaji dan masalah PHK,” ujar Indra Alam di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

“Dari 2013 sudah tidak berfungsi lagi, kemudian kurang lebih ada beberapa bulan ada pembayaran dicicil tapi terlambat sembulan sampai terakhir sampai 2014 tapi sekarang tidak ada lagi,” tambahnya.

Selain itu, Indra Alam juga menuntut DPR RI khususnya Komisi IX untuk menindaklanjuti adanya masalah pelanggaran yang ada di PT Kertas Nusantara. Dalam hal ini Komisi IX DPR RI diminta untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak PT Kertas Nusantara untuk membahas kelanjutan penyelesaian masalah di PT Kertas Nusantara. “Harapan kami masalah kasus di PT Kertas Nusantara yang ada di Berau ini bisa diselesaikan,” tuturnya.

Indra mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemui Komisi IX DPR RI dan diterima di pengaduan dan bagian sekretaris penjadwalan dan dijanjikan akan diadakan RPDU dalam minggu ini, namun sampai saat ini informasi RDPU tersebut belum ada kejelasan. “Saya menyayangkann tidak ada kejelasan terus terang kami dari daerah dengan biaya urunan. Kondisi kami sepeti ini. Yang jelas kami ingin RDPU komisi IX dengan PT Kertas Nusantara kertas untuk bisa ditindak lanjuti setuntas-tuntasnya,” tuturnya.

Dalam hal ini, Indra mengaku bahwa aksinya ini sempat dihalang-halangi oleh Kader Partai Gerindra. Menurutnya spanduk-spanduk aksi yang dimiliki dibawa oleh anak buah Prabowo Subianto. “Terus terang kami barusan spanduk kami diambil pihak gerindra dibawa kedalam dan kami sudah sampaikan ke polres tanah abang. Kami sangat sayangkan karena aksi kami ini sesuai dengan peraturan yang ada,” tuturnya.

“Jadi setelah ada aksi seperti itu beliau komplen dan memanggil dari pihak kami untuk menghadap ke fraksi. Dalam hal ini kami minta kejelasan dari pihak Gerindra kenapa sepertinini dan tindak lanjutnya mengenai penyelesaian masalah di PT kertas nusantara karena pemiliknya Pak prabowo subinto,” tambahnya.

Indra mengaku dirinya tidak memperdulikan apabila ada anggapan aksinya itu terdapat unsur politik, karena baginya aksi ini adalah murni tuntutan karyawan PT Kertas Nusantara yang meminta keadilan. “Kami murni dari unsur karyawan menuntut hak kami 4 tahun plus phk yang belum terbayarkan. Diartikan seperti itu silahkan tapi yang jelas kami menuntut bahwasanya kebetualn miliknya pak prabowo. Pak prabowo Ayo dong turun gunung bagaimana penyelesaian kasus ini. Intinya kami minta keadilan,” pungkasnya. ***

Don't Miss

Presiden: Dana PKH Bukan Untuk Beli ‘Make Up’

BANGKA BELITUNG-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan agar dana Program Keluarga

Ganjar: Good Governance & Penegakan Hukum Mesti Diperkuat

PONTIANAK– Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan tata kelola