Obligasi Summarecon Untuk Ekpansi Usaha

Wednesday 6 Nov 2013, 6 : 38 pm
kompas.com

JAKARTA-PT Summarecon Agung Tbk menjual obligasi senilai Rp600 miliar pada kuartal keempat 2013. Dana penerbitan obligasi sebagian besar digunakan untuk pengembangan usaha properti dan sisanya modal kerja. “Untuk 70% digunakan penembahan usaha properti, sedangkan sisanya sebagai modal kerja perseroan,” kata Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Johanes Mardjuki di Jakarta, Rabu (6/11)

Sementara, Analis PT NC Securitis I Made Saputra menilai  penawaran kupon obligasi PT Summarecon Agung Tbk di kisaran 10%-11% dianggap wajar. Alasanya, saat ini SUN acuan itu di kisaran 7,5%.  “Dengan peringkat obligasi idA+, saya melihat wajar tingkat kupon yang ditawarkan sebesar itu,” ungkapnua

Lebih jauh Made menambahkan ke depan, pasar keuangan global masih akan berpotensi bergejolak seiring rencana bank sentral Amerika Serikat untuk mengurangi stimulus Quantative Easing (QE) akan mendorong investor meminta imbal hasil tinggi. “Untuk menarik investor mau tidak mau yah memberikan struktur obligasi yang menarik,” ucapnya

Komposisi penerbitan surat utang perusahaan properti ini antara lain obligasi berkelanjutan I untuk tahap pertama tahun 2013 senilai Rp 450 miliar dan sukuk ijarah berkelanjutan I untuk tahap pertama tahun 2013 senilai Rp 150 miliar. Obligasi dan sukuk ijarah I itu memiliki tenor waktu lima tahun. Adapun kupon obligasi yang ditawarkan sekitar 10%-11%.

Dalam penawaran obligasi dan sukuk ini, perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi (underwriter) yaitu PT Indo Premier Securities, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Makinta Securities dan PT Mandiri Sekuritas. Obligasi ini juga mendapatkan peringkat idA+ ((Single A Plus ; Stable Outlook) dari PT Pemeringat Efek Indonesia (Pefindo).

Sementara itu, tanggal penjatahan pada 9 Desember 2013, pembayaran dari investor sebesar 10 Desember 2013, distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik pada 11 Desember 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indoensia (BEI) pada 12 Desember 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Presiden Jokowi Minta RAPBN 2020 Lebih Efisien

BOGOR-Pemerintah sejak Februari lalu telah mulai menyusun pagu anggaran untuk

Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, Puan: Relasi Kuasa Bisa Diputus dengan Penerapan Tegas UU TPKS

JAKARTA-Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyoroti kasus kekerasan dan