JAKARTA-Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam membuka akses keuangan (financial inclusion) bagi masyarakat di daerah, termasuk kalangan UMKM agar dekat dengan perbankan. “Ada seorang bupati, yang membantu memberikan sertifikasi harta kekayaan warganya, misalnya berupa sapi, radio, sepeda dan lain-lainnya, Sertifikasi itu kemudian bisa menjadi agunan ke bank,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad dalam peluncuran buku “Politik Hukum Integratif UMKM” karya Ade Komarudin dan Menteri Koperasi/UKM, Syarif Hasan di Jakarta, Senin, (29/09/2014).
Dengan sertifikasi harta milik petani, menurut Muliaman, artinya semua pihak punya peranan masing-masing dalam membuka akses keuangan. “Saya tak katakan masalah akses keuangan sudah selesai saat ini. Pendeketannya harus komprehensif dan holisitik,” ujarnya.
Diakui Muliaman, selama 30 tahun akses keuangan untuk masyarakat sangat terbatas. “Saat ini baru sekitar 22% masyarakat Indonesia yang bisa menikmati akses keuangan, baik itu berupa tabungan, kredit. Artinya lebih banyak yang belum merasakan akses tersebut,” paparnya.
Karena itulah, lanjut Muliaman, masalah akses keuangan harus terus diperbaiki. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diperbaiki. “Disisi lain, industri perbankannya juga harus dididik, sebab banyak perbankan yang tidak konsisten, kalau mau fokus ke mikro finance ya harus serius, misalnya mulai dari rekrutmen pegawainya, teknologinya, sebab pelayanan kepada nasabah besar dan kecil itu berbeda,” pungkasnya. (ek)
