Patokan Daya Beli Masyarakat Berasal Dari BPS

48

JAKARTA-Kalangan DPR tetap berpegang pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data penurunan daya beli masyarakat. Persoalan daya beli masyarakat menjadi penting. Alasanya bukan semata persoalan wacana politik.  Namun memang laporan BPS pada triwulan II/2017 menunjukkan hal tersebut. Kenapa ini menjadi penting? karena hampir separuh dari indikator terhadap penopang pertumbuhan, itu adanya di konsumsi domestik. “Jadi paling tidak ada empat faktor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi, goverment spending, kinerja ekspor dan konsumsi domestik, hampir separuh dari pertumbuhan itu dipengaruhi oleh konsumsi domestik. Jadi, ini kemudian yang menjadi penting,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam diskusi dalam diskusi ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ bersama anggota PKS Ecky Awal Mucharam di Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Namun begitu, kata Herman, DPR menghargai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa penurunan itu sesungguhnya bukan karena persoalan daya beli. Karena pada saat yang sama ada pergeseran dari konsumsi langsung, konsumsi terhadap gerai konvensional terhadap online.

Menurut Herman, kalau dikatakan ada pergeseran dari pasar konvensional kepada pasar on line dan kemudian ada kenaikan PPN, semestinya pertumbuhan ekonomi bisa sesuai target. “Kalau tidak salah target pertumbuhan Triwulan II dan masuk triwulan III itu hanya 5,1 %, namun kenyatannya hanya 5,01% , artinya dari segi makro pun ada penurunan pertumbuhan,” paparnya.

Lebih jauh kata Herman, DPR mendesak pemerintah harus segera memastikan situasi makro yang tergambar dari penurunan daya beli masyarakat. Karena hal ini bisa membuat masyarakat khawatir terutama kelas menengah ke bawah. “Mereka kebanyakan yang bergerak pada sektor formal. Hari ini mereka mendapat Rp.100.000, namun besok berpikir lagi apakah bisa sama mendapat Rp.100.000 lagi,” ungkapnya.

Sementara itu anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharram menilai APBN itu bukan masalah marketing. Sebab, kalau salah satu angka saja bisa berdampak luas bagi perekonomian nasional. “Target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebesar 7 %, tapi faktanya 5,2 % tapi target ini sampai sekarang tidak pernah dikoreksi. Kalau begitu APBN itu milik siapa?” katanya mempertanyakan.

Pajak juga demikian, kata Ecky, pada awalnya untuk menutupi defisit anggaran dengan kebijakan tax amnesty, namun gagal karena tax amnesty tidak mencapai target. Sehingga pajak yang masuk lebih banyak dari pajak pertambahan nilai (PPN). “Jadi, memang ada yang salah dengan sistem perpajakan kita,” tambahnya.

Demikian halnya dengan dana desa kata Ecky, terlalu banyak melibatkan orang. “Masak ada kepala desa sampai lima kali sebulan di datangi Pemda. Ini kan menyedihkan,” pungkasnya. ***