Pemerintah Dinilai Belum Laksanakan Kebijakan Ekonomi Konstitusi

61

JAKARTA-Negara dinilai belum melaksanakan kebijakan dan sistem ekonomi secara konstitusional. Khususnya dalam UUD NRI 1945 pasal 23, 27, 31, 32, dan pasal 34. Apalagi soal pembukaan UUD NRI. ‘Kita sudah terjebak dalam pasar bebas dunia yang gagal. Baik corporate capitalsime maupun state capitalism. Padahal Indonesia mempunyai koperasi kapitalisme,” kata pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy dalam 4 Pilar MPR RI ‘Merawat Kebhinnekaan’ bersama Yudi Latif, Arbi Sanit (UI) dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Senin (13/2/2017).

Karena itu,  kata Noorsy, sistem ekonomi ini harus direkonstruksi ulang. Karena dalam merawat kemerdekaan selama ini dalam kondisi sakit dan kini tambah sakit. “Apalagi kini menghadapi krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi. Sehingga Indonesia belum pernah keluar dari gerbang krisis. Indikatornya, nilai tukar terus melemah,” tambahnya.

Dengan demikian menurut Noorsy, reformasi selama ini berbuah krisis konstitusi. Konskuensinya menimbulkan berbagai ketimpangan. “Jadi, kita harus merekonstruksi dalam merawat kebhinekaan ini,” imbuhnya.

Sementara itu Hidayat Nur Wahid mengatakan ancaman desintegrasi bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akhir-akhir-akhir ini, karena adanya ketegangan dalam Pilkada DKI Jakarta.  Sehingga perlu penyegaran dalam berbangsa dan bernegara. “Bukan anti Bhinneka Tunggal Ika. Tinggal kasusnya diselesaikan dengan menegakkan hukum. Bukan saling teror dan apalagi mengancam antara satu dengan yang lain di tengah masyarakat,” ujarnya

Menurut Hidayat, sejak ratusan tahun lalu sudah sepakat dengan Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu seluruh elemen bangsa ini khususnya eksekutif dan legislative dari pusat sampai daerah harus melaksanakan 4 pilar MPR RI. Bahwa ancaman itu bukan saja dengan adanya aksi-aksi tersebut, melainkan masih banyak ancaman sparatis di beberapa daerah di Indonesia, yang harus diatasi oleh pemerintah. “Termasuk kesenjangan ekonomi, pembangunan, pendidikan dan lain-lain. Dan, dalam berdemokrasi ini kita diberi ruang untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyegaran,” ujar politisi PKS itu.