YOGYAKARTA-Selain keterlibatan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah juga menginginkan keterlibatan masyarakat dalam perkembangan sektor pariwisata. Hal tersebut diakomodir dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait dengan bidang pariwisata lebih dari Rp1 trilun untuk tahun 2019.
“Tahun 2019 devisiasi DAK non fisik, bagaimana masyarakat lokal di daerah itu ikut menikmati adanya pariwisata daerah itu,” jelas Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo dalam Diskusi Publik bertema “Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas” beberapa waktu lalu.
Pemerintah juga menginginkan bahwa para pengusaha, tidak hanya pengusaha besar namun juga pengusaha-pengusaha lokal bisa ikut menikmati pertumbuhan dari sektor pariwisata.
“Pembiayaan kredit usaha rakyat pariwisata khusus kita desain dengan Pak Menko Perekonomian dengan bunga yang relatif rendah 7%. Ini berarti kita akan memberikan subsidi kepada masyarakat UMKM,” jelas Wamenkeu.
Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati upaya pengembangan sektor pariwisata dengan memperkuat koordinasi dan membuat kebijakan yang sinergis antar pemangku kepentingan.
“Kue pariwisata ini harus betul-betul meningkatkan positif eksternalitas dan juga meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),” tegas Wamenkeu.
Sebagai informasi, diskusi publik tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (Rakorpusda) yang diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
