JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menunjukkan optimismenya terhadap laporan keungan (LK) pemerintah daerah, terutama pemda tingkat II agar tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipuan nanti LK-nya disusun dengan accrual bases. Karena tahun ini, adalah tahun pertama penerapan accrual bases dari yang sebelumnya menggunakan cash bases (berbasis kas). Sehingga tahun depan, opini BPK dari LK 2015 yang berbasis akrual sudah dapat diketahui.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo di acara Rapat kerna nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/10).
Menurut Mardiasmo, dengan implementasi accrual basis yang memang lebih komplit sekaligus rumit ini, jangan sampai berpengaruh pada berkurangnya opini WTP yang didapat Pemda. “Makanya Rakernas itu penting sekali untuk memberikan komitmen dan komunikasi baik dari Kementerian Keuangan maupun lembaga lain. Sehingga LK berbasis akrual ini dapat optimal dengan hasil positif dan meningkatkan good and clean government,” tegas dia.
Ia menegaskan, dengan menggunakan accrual bases, transparansi dan akuntabilitas sebuah laporan keuangan lebih memang lebih tinggi sebab memotret kekayaan negara dan daerah secara full picture. “Karena ini lebih full picture maka, hak maupun kewajiban negara lebih jelas terpotret. Kemudian detail aset juga dapat kelihatan. Sehingga yang kita harapkan, laporan keuangan itu dapat menjadi dasar perencanaan untuk periode kedepannya,” jelas dia.
Selama ini, kata dia, laporan keuangan yang difokuskan itu lebih sebagai accountability atau bentuk pertanggungjawaban semata. Justru yang diiinginkan pemerintah saat ini dengan adanya accrual bassis, sebuah laporan keuanagn itu dapat digunakan sebagai basis perencanaan di dalam pengambilan keputusan ke depannya. “Bahkan di government financial statistic di luar negeri itu di negara maju semuanya sudah menggunakan akrual basis yang dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Karena di situlah akan ada data-data yang pasti,” imbuh Mardiasmo.
Berdasar laporan audit dari BPK terhadap LK tahun 2014 lalu, ada 287 instansi pemerintahan yang memperoleh opini WTP yang teridri dari 62 K/L, 26 pemerintah provinsi, 149 pemkab, dan 50 pemkot.
Menko Perekonomian Darmin Nasution yang membuka acara tersebut menegaskan, Pengelolaan negara yang baik adalah kunci utama penyelenggaraan tata kelola negara yang baik. Besaran nilai APBN yang naik dari tahun ke tahun menuntut pengelolaan keuangan negara yang tertib dan berorientasi kepada hasil.
Menurutnya, bagi K/L dan Pemda yang berhasil mencapai kualitas opini terbaik dalam laporan keuangan hendaknya terus dipertahankan. “Namun bagi K/L atau Pemda yang kualitas laporan keuangannya masih belum mendapat capaian opini terbaik perlu upaya perbaikan dengan meningkatkan komitmen pimpinan dalam menerapkan akutansi berbasi akrual, peningkatan pemahamaan, dan kapasitas SDM dibidang akuntansi, segera tindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK,” saran Darmin. (TMY)
