JAKARTA-Ketua Komite Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono menegaskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menjelaskan posisi Azimah Subagijo di lembaga tersebut. Alasannya ada aduan dari masyarakat Komisioner KPI ini diduga menjadi anggota partai dan ormas partai. “Publik berhak tahu sejauh mana laporannya itu ditindaklanjuti. Apakah dalam proses pemeriksaan ataukah sudah dibentuk majelis etik?,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (2/5/2016).
Menurut Abdulhamid, sebagai lembaga publik yang menerima APBN, maka KPI harus transparan. Karena tindaklanjut atas laporan tersebut menjadi penting. “Itu akan menjadi klarifikasi baik untuk KPI sendiri ataupun untuk anggotanya yang dituduh. Kalau tidak ditindaklanjuti, maka akan tidak bagus jadinya,” tambahnya.
Dikatakan Abdulhamid, keterbukaan bisa menciptakan kepercayaan (trust) terhadap publiki. Oleh karena itu KPI bisa kehilangan kepercayaan jika tak menuntaskan hal itu. “Untuk Azimah sendiri, penting untuk menjawab tuduhan tersebut. Karena kalau itu tidak dijawab, maka kariernya sebagai pejabat publik akan sulit kedepan,” tegasnya.
Selain itu, Abdulhamid meminta agar PKS maupun ormas MKGR bisa menjawab keraguan publik. Sehingga tidak membiarkan terjadinya dugaan pelanggaran UU bagi partai maupun ormas.”Kan Azimah dikabarkan kader madya PKS dan juga wasekjen MKGR. Jangan sampai muncul kecurigaan bahwa partai ikut serta bermain dan mencari untung dari posisi Azimah di KPI,” ujarnya.
Lebih jauh Abdulhamid menjelaskan partai politik merupakan badan publik juga sama dengan KPI, karena mendapat subsidi APBN. “Intinya di sini terjadi rangkap jabatan publik. Partai harus menginventarisasi kadernya sendiri, jangan sampai dibiarkan melakukan rangkap jabatan,” ucapnya.
Sementara itu Lingkar Mahasiswa Pemerhati Siaran(LMPS) bersama FMPPI dan KMP3 mendatangi KPI Pusat untuk menanyakan surat aduan yang mereka tembuskan terkait salah satu komisioner KPI, yakni Azimah Subagijo yang diduga melanggar UU penyiaran dan melakukan pelanggaran hukum atau etik.
Kedatangan LMPS bertujuan untuk menanyakan dan mengawal aduan yang mereka layangkan ke KPI maupun BPDO DPP PKS terkait posisi Azimah Subagijo yang menjabat Komisioner KPI. Tetapi kedatangan mereka tidak diterima oleh salah satupun komisioner KPI. Karena para komisioner belum ada yang datang.”Kedatangan kami ingin memastikan dan mengawal surat aduan telah diterima oleh KPI,” ujar Koordinator aksi, Novel di Gedung Bepeten tempat KPI berkantor seraya menambahkan pihaknya menyesalkan sampai jam 12 ini belum ada komisioner yang masuk kantor, apa saja kerja mereka? Mereka digaji dari uang rakyat loh?” Tanya novel ke staf humas KPI
Menurut staf humas KPI, Fahmi, Komisioner KPI jam kerjanya tidak menentu dan tidak harus dikantor” Dan fahmi juga memberitahukan jika hari ini komisioner akan ada pleno KPI pukul 13 salah satunya membahas permasalahan azimah berdasarkan aduan yang masuk. Liga Mahasiswa Pemerhati Siaran akan mengawal kasus azimah dan independensi KPI dari berbagai kepentingan.
Seperti diketahui, Azimah dilaporkan karena merupakan kader Partai PKS dan juga Wasekjen MKGR. Azimah juga dituduh melakukan pemerasan kepada penyelenggara atau stasiun televisi swasta terkait izin penyiaran yang akan habis waktunya. ***aec
