JAKARTA-Pemerintah memastikan akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun anggaran 2016 ke DPR-RI pada 17 Mei mendatang. Dalam RAPBN-P ini, beberapa asumsi makro mengalami penyesuaian , termasuk perubahan pada sisi belanja negara. “Inti dari RAPBN-P, pertumbuhan ekonomi tetap dijaga 5,3%, kemudian kursnya kurang lebih yang sebelumnya diperkirakan Rp13.900 menjadi Rp13.400 dijaga pada angka itu, dan dilakukan penghematan kurang lebih Rp50,6 triliun,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangan pers, di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Kamis (7/4) siang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menambahkan, selain target pertumbuhan dan patokan nilai tukar rupiah, pemerintah juga menurunkan prakiraan angka inflasi dari 4,7% menjadi 4%, dan asumsi harga minyak dari 50 dollar/barrel menjadi 30 dollar AS/barrel.
Menurut Menkeu, dalam RAPBN-P 2016 ada penurunan dari sisi penerimaan migas, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPH) Migas sebanyak Rp 17 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas diperkirakan turun sampai Rp 50,6 triliun. Selain itu ada lagi pengurangan penerimaan di PNBP nonmigas, khususnya hasil tambang yang diperkirakan turun hampir Rp5 triliun.
Menghadapi penurunan itu, tegas Menkeu, pemerintah akan menjaga penerimaan di pajak nonmigas, dan salah satunya yang paling penting adalah nanti penerapan dari tax amnesty atau pengampunan pajak.
