Suara Anjlok, Politik Identitas Rugikan Partai Demokrat

20

JAKARTA-Partai Demokrat terkena imbas negatif, khususnya Pemilu Legislatif lantaramn politik identitas yang marak pada Pilpres 2019. Perolehan suara maupun kursi Partai Demokrat anjlok tinggal 7,7 persen.

“Kita akui politik identitas ini membuat Partai Demokrat kehilangan 7 kursi untuk pemilu legislatif,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam diskusi dialektika demokrasi bertema ‘Regenerasi Parpol, Hanya Basa-Basi atau Harga Mati’ bersama Politisi PDIP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Menurut Hinca, pada Pemilu 2014 lalu, perolehan kursi Partai Demokrat di parlemen mencapai 61 kursi, namun berdasarkan pleno KPU di KPU, hasil Pemilu 2019 hanya memperoleh 54 kursi.

“Memang akibat polarisasi politik identitas yang kental sekali kemarin, karena itu kami kehilangan kursi di Sulawesi Utara, Babel, Bali, Kalimantan Barat, Papua Barat dan Papua,” tambahnya.

Makanya, kata Hinca, Partai Demokrat sempat mengkritik saat pasangan Pilpres Prabowo-Sandi menggelar kampanye di Gelora Bung Karno (GBK).

“Sekitar 6 April 2019, Kami mengingatkan bahwa republik ini mengusung Bhinneka Tunggal Ika, jadi stop politik identitas. Sekalipun kami mengusung 02, jadi tidak baik homogen itu. Mestinya heterogen lah,” tambahnya.

Hal ini, lanjut Hinca, karena posisi Partai Demokrat sejak awal adalah partai yang berciri Nasionalis Religius. “Jadi kalau ada yang tanya suara Demokrat turun dari angka itu, betul, tapi itulah memang pemilih Demokrat. Posisi Partai Demokrat sekali lagi hadir mengisi ceruk tengah.

Lebih jauh Hinca menjelaskan Partai Demokrat didirikan pada awal 2003, kemudian ikut Pemilu 2004 mampu merebut 7,5%. Kemudian menang Pilpres 2009, melonjak menjadi 21%. Lalu pada 2014 turun 10,1 % dan pada Pemilu 2019, kembali menjadi 7,7%. “Jadi memang ruang tengahnya Partai Demokrat itu ya di situ,” tegasnya.

Semetara itu, Politisi PDIP Maruarar Sirait menegaskan sebagai partai nasionalis, bagi PDIP tentu soal ideologi Pancasila sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Ini sangat prinsip. Jadi tidak bisa dinegosiasikan,” ungkapnya.

Politik, kata Ara-sambungnya, memang ujung-ujungnya berkompromi, namun untuk masalah Ideologi Pancasila, itu menjadi harga mati.

“Tidak semua dalam politik bisa dinegosiasikan. Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa,” pungkasnya. ***