Tergiur Dana PMN, Komisi VI dan XI DPR Rebutan Mitra Kerja

32
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean

JAKARTA-Polemik yang terjadi di internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sangat banyak. Terbaru, adalah pertikaian antara Komisi XI dengan Komisi VI dalam memperebutkan mitra kerja.  Hal ini membuat lembaga negara ini kurang maksimal dalam mengawasi kinerja pemerintah.  “Konflik demi konflik bermunculan hingga melengserkan Setya Novanto dari kursi ketua DPR  yang mana kasus ini tidak berujung jelas hingga sekarang. Belum lagi masalah study banding keluar negeri yang cuma jadi ajang jalan jalan, serta kasus etika perjalanan para istri istri anggota DPR ke Jepang yang mengesankan tidak adanya keperdulian mereka terhadap rakyat yang diwakili,” kritik Direktur  Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaen dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/4).

Menurutnya, konflik internal di DPR ini membaut citra lembaga wakil rakyat ini semakin hari semakin memburuk. Anehnya, tidak ada upaya signifikan dari para wakil rakyat ini untuk memperbaiki citra yang rusak. Akibatnya, anggota DPR yang masih punya nurani juga turut tercoreng citranya karena generalisasi citra buruk DPR. “Padahal, masih ada anggota DPR yang punya jiwa dan nurani tapi harus turut tenggelam dalam kubangan sistem buruk,” tuturnya.
Ferdinand mengaku heran dengan rebutan mitra kerja di DPR ini. Pertikaian ini bermula dari sebuah surat pimpinan yang menarik mitra kerja Komisi VI hendak dipindah ke Komisi XI. “Entah apa dasar sesungguhnya dari upaya Komisi XI menarik mitra kerja Komisi VI untuk pindah ke Komisi XI,” tanyanya.

Hal ini jelasnya, sangat memalukan. Seolah-olah  Komisi XI sudah bekerja bagus selama ini. Padahal dengan mitra kerja yang ada, Komisi XI belum menunjukkan kinerja yang baik. “Kami menduga dasar sesungguhnya dari upaya Komisi XI ini adalah besarnya dana PMN di kementrian BUMN,” ucapnya.

Dia melihat, Komisi XI sepertinya silau melihat PMN yang puluhan trilliun hingga tergiur menariknya ke Komisi XI. “Kami tidak melihat adanya alasan lain kecuali alasan diatas. Sangat memalukan dan harus segera dihentikan. Komisi XI jangan ciptakan polemik dan kegaduhan, fokus saja bekerja yang baik dengan mitra kerja yang sudah ada. Tunjukkan kinerja dan perbaiki citra yang rusak,” pungkasnya.