JAKARTA-Kehadiran para pelaku sksi rusuh Jakarta diduga kuat dibayar dan dikoordinir oleh tokoh-tokoh dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur yang juga turut hadir saat aksi di lapangan.
Dugaan itu diperkuat temuan aparat Brimob dan bukti-bukti di lapangan, bahwa massa yang mengikuti aksi kekerasan didatangkan dari luar Kota Jakarta.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus indikasi keterlibatan elit BPN terlihat terang benderang. Hal ini tercemin dari kehadiran Amin Rais, Fadli Zon dkk sebagai representasi dari Capres-Cawapres 02 di lokasi aksi unjuk rasa (Bawaslu dan Petamburan).
Hal ini membuktikan adanya korelasi antara peristiwa kekerasan dalam aksi penolakan keputusan KPU dengan peran elit BPN ini.
“Apalagi selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 17 April 2019, tokoh-tokoh ini berhasil mencuci otak dan mengkooptasi setidak-tidaknya sebagian kecil pemilih dan pendukung Capres 02, melalui berita hoax bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan kecurangan secara terstruktur, sistimatis dan masif, tanpa bukti dan menolak upaya hukum ke MK, kecuali menggunakan kekuatan “people power” untuk segera melantik Capres-Cawapres 02,” terangnya.
Petrus yang juga Ketua Tim Task Force Forum Advokad Pengawal Pancasila (FAPP) mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia muak dengan perilaku elit BPN ini.
Karenanya, mereka menuntut negara harus hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang memperkeruh situasi menjelang Pengumuman dan Pengesahan hasil pemilu pilpres 2019.
Presiden Jokowi sendiri jelas Petrus sudah merespons tuntutan rakyat dan menegaskan akan membuka diri berdialog dengan pihak manapun, tetapi tidak akan memberikan toleransi sedikitpun dengan perusuh dan akan menindak tegas.
Karena itu Kapolri harus mengeksekusi pernyataan Presiden Jokowi melalui sebuah “Tindakan Kepolisian” yaitu tangkap dan tahan “Perusuh” mulai dari aktor intelektualis-nya hingga pelaku lapangan.
“Panggil dan periksa Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Amien Rais, Fadli Zon dkk karena selama ini terus memprovokasi dan mengindoktrinasi masa dengan pernyataan menolak hasil pemilu 2019 dan menjadikan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, di luar mekanisme konstitusi,” tegasnya.
Selain itu, Petrus juga mendesak Kapolri bertindak tegas dan cepat, sebuah upaya paksa terhadap Prabowo Subianto, Amin Rais, Fadli Zon dkk sebagai bagian dari “due proces of law”.
Proses ini harus dilakukan sekarang juga, karena mereka secara terus menerus memperkeruh suasana pasca pemilu.
“Pernyataan Presiden Jokowi bahwa akan berdialog dengan pihak manapun, tetapi tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap perusuh harus diterjemahkan Kapolri bahwa Presiden Jokowi sungguh-sungguh menghendaki penegakan hukum secara konsisten, tanpa pandang buluh siapapun dia. Itu berarti Polri tidak boleh inkonsisten dalam bertindak ketika harus berhadapan dengan Prabowo, Kivlan Zein dkk,” pungkasnya.
