JAKARTA– Kalangan DPR mendukung rencana Presiden Joko Widodo memberikan amnesti (pengampunan) terhadap pemberontak lokal di Aceh, Dini Minimi.
Apalagi pemberian amnesti itu dinilai lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya (keburukannya).
“Amnesti ini memang lebih politis, tapi dengan kondisi saat ini langkah Presiden Jokowi itu akan lebih efektif daripada harus menunggu proses hukum dan memang belum ada verifikasi tindak pidana umum yang dilakukan,” kata anggota Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy dalam diskusi “Amnesti untuk Din Miinimi” bersama anggota Komisi I DPR RI dari FPPP Syaifullah Tamliha, pengamat politik Kusnanto Anggoro dan pengamat hukum Andri W Kusuma di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Karena itu, kata mantan Ketua Komisi III DPR mendorong agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan Keppres.
“Amnesti itu kewenangan Presiden, hanya perlu mendapat pertimbangan DPR RI,” tegasnya.
Menurut Tjatur dengan amnesti itu justru tidak ada yang tersakiti.
Karena amnesti memang berdasarkan asas keadilan, manfaat, efektif dan efisien.
“Dengan begitu, maka mereka bisa kembali hidup normal di tengah masyarakat dan pemerintah bisa menjalankan tugas untuk mensejahterakan rakyat,” terang dia lagi.
SementaraPR Saifullah Tamliha sependapat amnesti itu dijamin UUD 1945.
Hanya saja jangan sampai terulang kasus Papua, di mana Presiden Jokowi tidak meminta pertimbangan DPR RI, sehingga tidak memenuhi prosedur amnesti itu sendiri.
“Untuk Din Minimi pun Presiden Jokowi belum menyampaikan surat atau Keppres ke DPR RI,” ujarnya.
Jumlah anggota Din Minimi itu, kata Tamliha, sekitar 40 orang dan pendukungnya 75 orang.
Tuntutan mereka itu lebih pada persoalan ekonomi.
Karena banyak janda yang ditinggal suaminya dan yatim piatu akibat konflik dengan GAM.
Selain tuntutan itu, lanjut F-PPP, anggotaDin Minimi juga menyoroti banyaknya temuan penyalahgunaan APBD oleh pemeirntah daerah.
“Ini perlu perhatian khusus dari Kejaksaan dan Kepolisian. Jangan sampai Aceh itu menjadi negara dalam negara,” tambahnya. **aec
