Investasi Israel Harus Diwaspadai

Jumat 12 Apr 2013, 7 : 11 pm
by

JAKARTA-Pemerintah Indonesia mesti mewaspadai keterlibatan perusahaan asal Israel, Ormat Technologies Inc dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Sumatera Utara.Wakil Ketua Komisi VII Bidang Energi DPR RI Daryatmo mengatakan Indonesia akan susah menyelesaikan sengketa dengan Ormat yang tidak memiliki hubungan diplomatik. “Apabila ada permasalahan yang muncul seperti kesengketaan itu akhirnya itu tetap harus dibicarakan dan dimungkinkan dapat diselesaikan melalui hubungan bisnis meski tidak ada hubungan diplomatik,” ujar dia  di Gedung DPR, Jumat (12/4).

Menurut dia, pemerintah  mesti mempertimbangkan berbagai aspek terhadap investasi Israel ini. “Jangan sampai terjadi adalah kegiatan bisnis itu kemudian tidak dalam kontek untuk mengurangi kewaspadaan nasional. Indikasi itu harus dihindari secara awal. Jangan sampai ini menjadi jalan munculnya model imperialisme baru yang tidak cermat,” kata dia.

Sebelumnya, diberitakan pembangunan proyek yang terletak di Sumatera Utara tersebut membutuhkan investasi sekitar USD1,5 miliar. Pembangunan didanai partisipasi swasta yang dipimpin PT Medco Power Indonesia dengan konsorsium perusahaan multinasional Itochu, Kyushu dan Ormat.

Pendanaan tersebut terdiri dari equity sebesar 20% dan pinjaman lunak dari Japan Bank for International Corporation (JIBC) 80%, melalui skema Independent Power Producer (IPP). Ormat sendiri memang bergerak dibidang pengembangan tenologi pembangkit listrik tenaga panas bumi lewat Ormat Technologies Inc. Persahaan tersebut berbasis di Yavne, Israel.

 

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Aplikasi DPR Now!, Pengontrol Kinerja Dewan

JAKARTA-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendapati masyarakat mulai menjadikan aplikasi
Transformasi digital yang terjadi saat ini dipercepat dengan kondisi dunia karena terjadinya pandemi Covid-19.

Gencarkan e-Smart IKM, Transaksi e-Commerce Lampaui Rp 266 Triliun

JAKARTA-Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian