JAKARTA-Cara mudah untuk mengumpulkan dana politik melalui perampokan bank. Pola korupsi ini terjadi pada Bank Bali dan Century. “Ada tiga cara mendapatkan uang politik yang besar penguasa negara ini. Salah satunya, melalui perampokan bank,” kata ekonom Rizal Ramli di Jakarta, Selasa,(19/11).
Selain itu cara kedua, kata Rizal lagi, pengelolaan minyak dan gas, baik itu melalui trading, pemberian lisensi (perizinan), distribusi dan lain-lain. Dan ketiga, pangan, melalui kartel dan sistem quota. “Dari sistem quota inila, dana yang didapat untuk menyogok pejabat negara,” tambahnya.
Menurut pendiri Econit ini, ada perbedaan model atau pola kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan era Presiden Soeharto dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jaman Soeharto, pola KKN ini masih memberi nilai positif dengan membuka lapangan kerja. Tapi sebaliknya SBY sama sekali tanpa nilai tambah. “Soeharto memberikan berbagai fasilitas, proteksi, tarif, kredit, dan membangun berbagai jenis industri sekaligus memilki nilai tambah dengan membuka lapangan kerja,” paparnya
Kroni Soeharto tersebut, lanjut Rizal, mampu membangun berbagai jenis industri seperti otomotif, mie instan, tepung, perkebunan, pertambangan dan lainnya, meski tidak sehebat Jepang. Tapi, Indonesia yang menjadi pasar otomotif terbesar dunia ini sampai hari ini belum ada kemauan untuk membangun industri yang mandiri.
Sementara itu yang dilakukan oleh SBY menurut Rizal, adalah dengan menggunakan pola percaloan. “Tak ada nilai tambah perekonomian untuk rakyat dan negara. Karena itu muncul nama-nama seperti Sengman, Bunda Puteri, dan lain-lain yang tidak jelas, dan mereka itu menikmati uang negara,” tukasnya
Dengan demikian kata Rizal, pemerintahan SBY ini tidak beres dalam menjalankan pemerintahannya dengan menerapkan pola KKN tanpa nilai tambah. “Semoga 2014 menghasilkan pemimpin yang jauh lebih baik, mampu membangkitkan perekonomian negara, dan membangun industri yang mandiri,” pungkasnya. *cea
