JAKARTA-Ketua BP Setara Institute Hendardi mengeritik keras model kampanye pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan memperalat aparat negara bintara pembina desa (babinsa).
Menurutnya, babinsa merupakan tentara aktif bukan cuma dilarang memilih, tapi juga harus pada pasangan capres-cawapres tertentu. “Mereka itu alat negara yang dilarang tidak netral pada pasangan capres-cawapres tertentu,” jelas Hendardi di Jakarta, Jumat (6/6).
Seperi diberitakan, menjelang pemilu presiden, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku babinsa. Masalahnya, dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Hendardi menegaskan, jika SBY tidak mengambil tindakan nyata, sebatas menghimbau yang memantik kepanikan, patut diduga pernyataan SBY hanya alibi untuk menghindari tuduhan bahwa dirinya membiarkan TNI tidak netral. Cara-cara ala Orde Baru ini tidak boleh terulang. “Bawaslu harus ambil sikap dan tindakan,” pungkasnya.
