JAKARTA-Model komunikasi politik perlu dikembangkan guna membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia. “Indonesia tak punya model komunikasi politik apapun untuk elite. Karena itu, komunikasi plitik yang dilakukan oleh elite ploiitik, dan masyarakat tidak sesuai dengan persoalannya,” kata pengamat politik Universitas Indonesia, Lely Aryani, dalam diskusi “Mempertanyakan Independensi MK dalam Penyelesaian Pilpres”, Jakata, Senin, (11/08/2014).
Oleh karena itu, lanjut Lely, dalam persoalan sengketa pilpres 2014, sebenarnya yang harus menerima soal menang dan kalah itu hanya pasangan capres dan cawapres yang bersangkutan. “Jadi bukan tim suskesnya,” ucapnya.
Namun kata Dosen FISIP UI ini, untuk pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta ini yang menggugat ke Mahkaman Konstitusi (MK), itu kemungkinan, karena tim sukses tersebut menjanjikan kemenangan pada Prabowo. “Sehingga persoalannya saat ini menjadi sulit,” tegasnya.
Padahal, sambungnya, dalam sidang gugatan pilpres ini, pasangan Pabowo-Hatta, yang selalu didukung demo di depan MK, sama sekali tak memberikan pengaruh. “Masalahnya, apa yang dibahas dalam sidang MK adalah bagaimana membuktikan kecurangan, bukan dengan teriakan-teriakan pendemo,” tuturnya.
Menurut Lely, karena itu meski dalam sidang MK, selalu penuhi dengan berbagai macam demo di luar gedung MK. “Namun hal ini belum tentu memberi efek pada putusn MK. Karena tak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim,” paparnya.
Yang lebih utama disiapkan oleh penggugat, kata Lely. adalah menyerahkan bukti-butki kecurangan kepada MK. “Ini bukan hal yang mudah,” pungkasnya. (ek)
