JAKARTA-Komite Perjuangan Rakyat kembali menggelar aksi turun ke jalan menolak dengan tegas keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menaikan harga bahan minyak (BBM) bersubsidi.
Mereka menilai kebijakanpencabutan subsidi BBM kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur (jalan tol laut, pelabuhan, bandara, jalan tol menuju kawasan-kawasan industri) sejalan dengan agenda Neoliberalisme dan kaum pemodal.
Apalagi, kelompok kaum berduit ini memang sudah sejak lama menginginkan pembangunan infrastruktur demi kepentingan kelasnya untuk mempermudah proses akumulasi keuntungan supaya produksi jauh lebih efisien dan murah.
“Dengan kata lain, supaya mereka bisa memeras keringat buruh dengan lebih efisien dan untuk pembangunan Infrastruktur ini, pemerintah membutuhkan anggaran besar dan ini hanya bisa dapat dilakukan melalui program penghematan,” ujar aktifis Komite Perjuangan Rakyat yang juga Ketua Umum Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Santoso Widodo di Jakarta, Rabu (10/12).
Seperti diketahui, belum 100 hari kepemimpinan rezim Jokowi-JK, namun sudah menyengsarakan rakyat dengan dikeluarkannya kebijakan menaikan harga BBM dari Rp6.500,-/Ltr menjadi Rp 8.500,-/Ltr.
Ironisnya, kebijakan sebesar Rp 2.000 ini dilakukan pemerintah justru disaat harga minyak dunia mengalami penurunan harga dari kisaran 85 USD/barel menjadi 67 USD/barel.
Dengan berbagai macam cara pemerintah mencoba untuk membangun sesat berpikir ke rakyat bahwa subsidi sebesar Rp276 Triliun (APBN 2015) tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang kaya.
“Rakyat kembali menjadi tumbal bagi kepentingan modal dan korporasi. Rakyat tak bisa lagi mengharapkan kesejahteraan dan impian hidup layak pada Rezim pro pasar bebas Jokowi-JK, serta elit poltik borjuasi yang lainnya,” tuturnya.
Menurutnya, pencabutan subsidi disektor publik merupakan bentuk keberpihakan penguasa terhadap mekanisme pasar yang hanya menguntungkan kaum pemodal.
Namun dampak dari kebijakan ini sangat negative karena program ini secara sistematik pemiskinan terhadap rakyat.
“Sektor pendidikan dan kesehatan adalah merupakan hak dasar warga negarayang sudah dimandatkan dalam UUD’45, maka suatu keharusan pemerintah memberikan subsidi. Demikian pula dengan subsidi energi yang juga merupakan hak dasar rakyat tanpa harus membeda-bedakan golongan dan struktur sosialnya. Sektor energi migas dan lainnya berhak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan bukan semata-mata menjadi barang komoditas yang hanya bisa diperjual-belikan dan dimiliki oleh segelintir orang saja,” imbuhnya.
Kebijakan pencabutan subsidi kata Santoso bertolak belakang dengan kampanyenya Jokowi menuju RI 1 dengan menggadang-gadangkan konsep TRISAKTI yang berarti Berdikari secara ekonomi, Berdaulat secara politik dan Berkepribadian secara budaya.
Namun, sangat mustahil berdikari secara ekonomi apabila sistem ekonominya diletakan pada kekuatan modal dan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, tanpa membangun industrialisasi nasional yang kuat dari hulu ke hilir yang kemudian mampu menopang perekonomian nasional.
“Selama sistem ekonominya masih berorientasikan kapitalisme maka politik,sosial dan budayanya pun akan berorientasi kapitalistik pula. Dengan kata lain Rezim Jokowi-JK adalah antek Neolib dan rezim pembual sekaligus rezim yang mendistorsi nilai-nilai sejarah nasional,” imbuhnya.
Bahkan demi menjaga iklim investasi yang kondusif dan menarik investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, pemerintahan Jokowi-Jk juga tidak malu-malu menjalankan kebijakan politik upah murah di tengah-tengah harga kebutuhan pokok yang sedang melambung tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM.
Hal ini membuktikan, pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadap rakyat mayoritas yaitu kelas buruh. Justru sebaliknya, rezim ini menyiapkan aparatur negara TNI/POLRI dengan seperangkat alat represif lainnya milisi reaksioner (preman bayaran) untuk membungkam gerakan buruh.
“Beberapa kali gerakan buruh yang sedang melakukan perjuangan menuntut upah layak dibeberapa wilayah kawasan industri pun berhasil dipukul mundur,” urainya.
