JAKARTA-Hasil survey Indobarometer menunjukkan selama satu tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi-JK ternyata masalah kesejahteraan rakyat paling terabaikan.
“Mayoritas publik menilai masalah kesejahteraan masyarakat buruk (65.6%). Selain itu kondisi politik, hukum dan pemberantasan korupsi tergolong rendah (dibawah 50%),” kata Direktur eksekutif Indobarometer M Qodari dalam keterangan persnya di Hotel Century, Kamis (8/10/2015).
Namun, kata Qodari, mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dibandingkan sistem pemerintahan lainnya (74.9%). Turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 77.3%.
“Walaupun mayoritas menganggap demokrasi sistem terbaik. Tapi tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini hanya sebesar 48.5%. Turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 50.8%,” tambahnya.
Selain itu, lanjut pengamat politik itu, masyarakat yang meras puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia mempunyai alasan anatara lain adanya kebebasan berpendapat (58.9%), semua berjalan lancar dan tertib (12.7%).
“Publik yang merasa tidak puas mempunyai alasan: pelaksanaan demokrasi sering disalahartikan (18.2%),tidak sesuai aspirasi rakyat (14.4%), tidak konsisten terhadap janji (9.9%), meningkatnya korupsi (8.6%),” paparnya.
Menurut Qodari, dalam survey tersebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum saat ini sebesar 46.0%.
“Yang tidak puas 51,1%. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57.5% ke 46.0% atau sekitar 11.5%,” terang dia lagi.
Yang jelas, sambung Qodari, tngkat kepuasan publik terhadap kerja wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum saat ini sebesar 42.1%.
“Yang tidak puas 52.9%. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja wakil Presiden Jusuf Kalla turun dari 53.3% ke 42.1%. Penurunan sebesar 11.2%,” pungkasnya. *aec
