JAKARTA-Ketua umum Partai Golkar Ir H Aburizal Bakrie mendesak agar semua target-target pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah agar masuk ke dalam Undang-Undang APBN 2016. Sehingga masyarakat bisa mengetahui sejauhmana bisa pemerintah bekerja. “Golkar ingin mengawal target-target yang sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah,” katanya dalam pembukaan seminar “Implementasi Visi Negara Kesejahteraan 2045, dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di Parlemen, di Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Visi Indonesia negara kesejahteraan, kata ARB, bisa sebagai pengganti GBHN. Karena ke depan persaingan bukan lagi antar bangsa atau perusahaan tetapi antara manusianya. “Pemerintah targetkan Indeks pembangunan manusia 70,1. Nah, selama belum pernah dalam sejarah kita mamasukkan target itu dalam Undang-Undang,” tambahnya.
Selain itu, ARB juga berharap agar pemerintah serius mengatasi pengangguran yang makin tinggi dampak anjloknya rupiah yang mengakibatkan maraknya PHK. “Sementara saat ini tingkat pengangguran 5,2%-5,5%,” jelasnya.
Mantan Menko Kesra ini menambahkan target gini rasio Indonesia sekitar 0,39. Namun kenyataannya sudah mencapai 0,41. “Jangan sampai menyentuh 0,43. Nah, kalau sudah menyentuh angka itu berarti sudah lampu kuning,” imbuhnya. **aec
