JAKARTA-Pemerintah diminta memberlakukan SIM (Surat Ijin Mengemudi) untuk seumur hidup. Sehingga pemegang SIM tidak perlu lagi memperpanjang setiap lima tahun sekali. Alasannya konsep pembuatan SIM selama ini tidak efisiensi dan penuh pungutan liar (pungli). “Dalam proyek pengadaan SIM setiap tahun misalnya, anggaran Polri tersedot hampir Rp 250 miliar,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (7/12/2015).
Menurut Neta, dana yang besar ini membuat proyek pengadaan SIM kerap menjadi rebutan mafia proyek. Bahkan saat ini anak konglomerat besar ikutan dalam proyek SIM. “Ekonomi biaya tinggi ini tentu memberatkan masyarakat. Karena dalam RAPBN 2015 telah disepakati Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Polri mencapai Rp 4,358 triliun, ” ujarnya.
Dengan target PNBP sebesar itu, kata Neta, maka pemerintah akan menaikkan biaya pembuatan SIM mulai tahun 2016. Sesuai ketentuan PNBP biaya penerbitan SIM di tahun 2016 naik menjadi SIM A Rp 120.000, SIM B Rp 300.000, dan SIM C Rp 80.000. “Faktanya, biaya pembuatan SIM C mencapai Rp 600.000 lewat calo dan masyarakat kerap dikondisikan harus lewat calo. Sebab lewat jalur resmi kerap “dipersulit”,” papanya.
Oleh karena itu, lanjut Neta, IPW mendesak pemerintah segera menetapkan masa berlaku SIM harus seumur hidup. Ada tiga alasan kenapa SIM perlu seumur hidup. Pertama, untuk menekan ekonomi biaya tinggi. Kedua, masa berlaku E-KTP saja saat ini sudah seumur hidup. Ketiga, di banyak negara, terutama di Belanda, sudah sejak lama diterapkan SIM seumur hidup.
Namun dalam mengeluarkan SIM, Polri harus bersikap tegas dan tidak sembarangan memberi SIM kepada masyarakat yang tidak layak untuk mendapatkannya. Selain itu, orang-orang yang melakukan pelanggaran fatal, jangan segan-segan dicabut atau dilobangi SIMnya. **aec
