JAKARTA-Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) kembali menyerukan kepada pemerintah agar segera membebaskan rakyat Indonesia dari jerat utang abadi ribuan triliun rupiah akibat mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sekjen APPI, Sasmito Hadinegoro, mengingatkan bahwa gerakan people power bisa dilakukan untuk memaksa pemerintah berhenti membayar bunga obligasi rekap. Karena itu, pemerintah tidak boleh menganggap enteng dengan kekuatan rakyat ini. Apalagi, diyakini gerakan rakyat seperti itu bisa menyelamatkan nasib generasi penerus dari warisan utang abadi BLBI.
Menurut Sasmito, pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitalisasi tidak perlu diteruskan. Sebab pembayaran itu hanyalah bentuk sedekah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada bank- bank milik konglomerat yang sebenarnya tidak berhak menerimanya. “Seharusnya obligasi rekap ini sudah dapat dihentikan dan tidak perlu dianggarkan lagi dalam APBN. Harus disetop, karena membebani rakyat Indonesia,” tegasnya.
Tokoh yang konsisten dengan perjuangan “stop obligasi rekap” ini mengatakan pembayaran bunga obligasi dari uang pajak sangat tidak adil. Kebijakan ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat karena utang konglomerat itu terjadi akibat kecerobohan mereka sendiri. “Uang yang digunakan untuk membayar obligasi rekap itu adalah uang dari masyarakat yang membayar pajak. Bagaimana kalau masyarakat pembayar pajak tahu kalau uang mereka dibayarkan untuk bankir-bankir itu, dan mereka mogok bayar pajak, bisa bahaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, tokoh pendiri Konsistensi Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (Gerakan HMS) berharap agar Presiden Joko Widodo bisa membawa rakyatnya dari Jerat Hutang Abadi, akibat Mega skandal BLBI yang hingga kini dibiarkan berlarut-larut. “Pada hakekatnya, negara ini diproklamasikan oleh para founding fathers untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman dan sentosa,” terangnya.
Akan tetapi, jika ternyata pemerintahan Jokowi ini tidak amanah maka rakyat perlu menyadarkan pemerintah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan upaya class action terhadap pemerintah. “Dan saya sangat mendukung itu,” pungkasnya.
