JAKARTA-DPR menegaskan pembahasan RUU Tax Amnesty berbeda dengan kebijakan Sunset Policy yang pernah dikeluarkan pemerintah pada 2008. Karena Sunset Policy dinilai sama sekali tidak mendidik. “Kalau RUU ini sama dengan sunset policy, ya percuma dong. Kita membutuhkan RUU ini, karena ini penyelesaian secara mendasar dan menyeluruh,” kata Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit dalam dialogi “RUU Tax Amnesty” di Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Mantan Ketua Banggar DPR ini meminta masyarakat tak perlu menaruh curiga dengan pembahasan RUU Tax Amnesty. Apalagi keberadaan RUU ini demi kepentingan negara. “Apapun latar belakang politiknya, tidak usah dipermasalahkan. Masalahnya orang membayar pajak itu harus dipaksa. Kalau self assesment tidak akan jalan,” tambahnya.
Selain itu, kata anggota Fraksi Partai Golkar, dengan adanya RUU Tax Amnesty diharapkan ke depan bisa diketahui bagaimana data base perpajakan . “Kita tahulah bagaimana mentalitas pegawai pajak. Karena itu Indonesia harus dalam penerimaan pajaknya. Kalau bayar pajaknya benar, diperkirakan postur APBN mencapai sekitar Rp3000 triliun sampai Rp5000 triliun,” paparnya.
Ahmadi menyayangkan masih banyak orang-orang yang berkepentingan dan bermain dalam penerimaan pajak. Padahal transaksi bisnis yang tak dianggap legal masih banyak yang belum dipungut. “Yang jelas, dalam pembahasan RUU ini, kita belum clear soal masalah pidananya,” tegasnya.
Lebih jauh Ahmadi mennjelaskan posisi penerimaan pajak nasional tak pernah naik, bahkan malah mengalami penurunan. “Harusnya tax ratio kita sudah mencapai 15%, makanya kita buat RUU Tax Amnesty salah satunya untuk mendongkrak penerimaan. Ya buat apa kita bahas RUU ini, kalau target dan rencana penerimaan tak pernah tercapai,” imbuhnya. **aec
