Yordania Apresiasi Indonesia, Mampu Sebarkan Islam Moderat

Wednesday 3 Aug 2016, 1 : 49 am
by
Presiden Jokowi dengan Deputi PM untuk Hubungan Ekonomi dan Menteri Industri Yordania Naser Judeh, Selasa (2/8))

JAKARTA-Pemerintah Kerajaan Yordania memberi apreasi yang tinggi atas pemerintah Indonesia yang mampu menyebarkan Islam moderat dan penuh toleransi. Hal itu disampaikan Deputi Perdana Menteri (PM) untuk Hubungan Ekonomi dan Menteri Industri Perdagangan, Naser Judeh saat bertemu Presiden Joko Widodo  di Istana Merdeka, Selasa (2/8).

Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menerima kunjungan perwakilan Yordania. “Deputi Perdana Menteri Yordania menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi,” jelas Menlu Retno Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan delegasi pemerintah Kerajaan Yordania itu.

Selama ini, menurut Menlu, Indonesia dan Yordania telah menjalin kerja sama di bidang pembangunan pupuk. Selain itu, industri pertahanan Indonesia juga sudah melakukan beberapa kegiatan pameran di Yordania. Dengan kunjungan ini, Menlu berharap akan ada tindak lanjutnya.

Selain kerja sama di bidang ekonomi, lanjut Menlu, Yordania juga ingin memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam memerangi terorisme. “Yordania menginginkan Indonesia untuk terus bersama dengan negara-negara muslim yang lain untuk memerangi terorisme,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Menlu, Yordania menilai, sebagai negara muslim terbesar, Indonesia mampu menyebarkan Islam yang moderat dan penuh dengan toleransi. “Jadi dua kerja sama itu yang dibahas dalam kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri Yordania dengan Presiden Jokowi,” pungkas Menlu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Aset PermataBank Syariah Lampaui Rp 15 Triliun

JAKARTA – Memasuki semester I-2013, PermataBank Syariah  mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan

Perlu Dukungan Pemerintah Guna Benahi Transformasi Bisnis PT POS

JAKARTA-Masyarakat mendesak Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Komunikasi dan informatika