JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta para Menteri Kabinet Kerja untuk tidak perlu ikut dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017. Larangan serupa juga dialamatkan kepada para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian lainnya. “Saya harapkan menteri kosentrasi pada tugas masing-masing. Tugas menteri itu sangat berat,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan di kawasan Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/10).
Seskab menegaskan, ketentuan agar pejabat negara tidak ikut kampanye dalam Pilkada Serentak 2017 itu tidak hanya berlaku bagi para menteri Kabinet Kerja, tetapi juga para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian lainnya.
Kampanye Pilkada serentak 2017 dijadwalkan dimulai pada akhir bulan Oktober ini. “Tapi pada waktu itu tidak ada yang berkampanye. Dan memang menteri diminta oleh presiden untuk konsentrasi pada tugasnya,” katanya.
Seskab mengingatkan, tanggung jawab dan tugas menteri itu tidak ringan. Mereka para menteri harus menyelesaikan persoalan yang ada. Apalagi dalam kabinet kerja ini tingkat kecepatan dari presiden yang begitu luar biasa sehingga dibutuhkan menteri yang siap.“Maka sampai sekarang ini tidak ada satu menteri pun yang (mengajukan izin, red) berkampanye,” ungkap Pramono.
Ketika ditanya apakah menteri yang ikut berkampanye harus mengajukan cuti? “Tidak ada yang berkampanye,” jawab Pramono.
