JAKARTA-Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari menegaskan dukungannya terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia.
Alasannya dengan menjamurnya media online saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu alias hoax yang meresahkan masyarakat dan pemerintah sendiri.
“Jadi, DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang professional dan yang abal-abal,” kata politisi PKS itu dalam diskusi ‘News or Hoax’ bersama Menteri Kominfo RI Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/1/2017).
Hanya saja, kata anggota Fraksi PKS, DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain.
Selain itu kata Haris, dengan uji kompetensi tersebut agar masyarakat bisa membedakan mana berita yang hoax dan berita yang benar.
“Hoax tidak bisa dibiarkan karena agama manapun melarang membuat dan menulis berita bohong,” ujarnya singkat.
Dengan membanjirnya berita hoax tersebut menurut Haris, pada mulanya masyarakat percaya media mainstream, media yang jelas dan bertanggung jawab, tapi dengan banyak media online akhir-akhir, ternyata masyarakat juga percaya berita-berita hoax yang beredar melalui media sosial.
“Jadi, ini tak boleh dibiarkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menegaskan penutupan media online yang dilakukan oleh Kominfo RI tak sekadar penutupan melainkan terkait isi, konten berita yang banyak provokasi, bohong dan hoax tersebut karena merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
“Capek kita dengan berita-berita hoax itu. Ibarat asupan, maka kita harus memberikan asupan yang sehat kepada masyarakat,” ujarnya
Dari 41 ribu situs yang ada, Kominfo RI hanya menutup akses terhadap 11 situs.
-
Oleh sebab itu, Kominfo RI mendukung upaya Dewan Pers yang akan melakukan kompetensi wartawan sebagai lokomotif untuk menciptakan pers Indonesia yang sehat. “Memang harus ada kompetensi agar tidak muncul media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. ***
