WASHINGTON-Kongres Amerika adalah salah satu contoh bagi parlemen Indonesia karena sistemnya yang hampir sama. Delegasi parlemen Indonesia bertemu beberapa pihak dan institusi di Washington DC dan New York, Amerika Serikat. “Parlemen dimanapun adalah pilar utama demokrasi dan DPR ingin mendapatkan ‘insight’ yang mendalam dari mereka,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di kompleks Cannon House Office Building, kompleks Capitol Hill, Rabu (1/11/2017).
Fahri Hamzah memimpin delegasi parlemen Indonesia mulai hari Rabu sampai Jumat, 1-3 November 2017.
Pertemuan pertama dilakukan dengan Clerk of House Representatives dan pertemuan dengan beberapa anggota Parlemen dari Partai Republik dan Demokrat. “Tantangan penguatan Parlemen menjadi penting untuk memastikan demokrasi di Indonesia makin konsolidatif,” tambahnya.
Lebih jauh kata Mantan Ketua KAMMI, Parlemen yang kuat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan presiden yang besar dalam sistem presidensial. Sebuah sistem yang berlaku sama di Indonesia dan Amerika Serikat. Parlemen yang kuat membentengi demokrasi dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dari cabang eksekutif,” jelasnya.
Sementara itu anggota DPR RI DR Guntur Freddy menambahkan dalam hal budgeting misalnya, kewenangan DPR hanya mengoreksi hingga tingkat tertentu. Tidak sampai pada aspek yang rinci. “Begitu pula dalam hal legislasi, pengajuan RUU lebih banyak dari Pemerintah. Sehingga DPR lebih banyak berperan hanya pada pembahasan,” ujarnya.
Kunjungan DPR ke Amerika juga dimaksudkan untuk menuntaskan rencana implementasi parlemen modern yang rekomendasinya diharapkan selesai dan dilaksanakan DPR periode ini (2014-2019).
Fahri Hamzah yang juga menjabat selaku Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR akan melengkapi kunjungan ke Library of Congress untuk dasar memperkuat posisi DPR sebagai ‘brain of nations’.
Selain mengajak serta beberapa anggota DPR seperti Abidin Fikri (FPDIP), Ibnu Munzir (Golkar), Arsul Sani (FPPP), Ahmad Sahroni (FNASDEM), Dossy Iskandar (FHANURA), Jazuli Juwaini (FPKS) dan Mulfachri Harahap (FPAN), dalam rombongan juga terdapat pimpinan dan staf badan keahlian yang telah menjadi konseptor bagi modernisasi DPR selama ini. “Kita berharap konsep penataan secara fisik yang akan dimulai pada APBN 2018 ini dilanjutkan juga dengan memantapkan konsep non fisik berupa regulasi dan institusi segera,” terang Inosentius Samsul sebagai Kepala Pusat Perancangan UU DPR RI. ***
