JAKARTA-Masyarakat Jawa Barat (Jabar) mengaku tidak habis pikir dengan langkah pemerintah yang tetap kekeuh menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Mochamad Iriawan (Iwan Bule), yang masih Perwira Tinggi Polri aktif sebagai Penjabat Gubernur Jabar. Padahal, keputusan itu jelas terindikasi melanggar aturan.
“Pertanyaan sederhana kenapa di paksakan yang bersangkutan jadi? Padahal menabrak tiga UU, (Kepolisian, ASN dan Pilkada),” kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi saat dihubungi wartawan, Selasa (19/06/2018).
Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika penunjukan tersebut dikarenakan alasan keamanan.
“Kalau alasan keamanan untuk apa ada Kapolda dengan anggaran yang tidak sedikit,” sindir Politisi Gerindra itu.
Mulyadi mengatakan, penunjukkan tersebut patut diduga sebagai upaya memuluskan agenda besar penguasa dalam menghadapi pertarungan pilpres 2019.
“Jabar 20 persen suara nasional, wajar kita was-was ini terkait Pilpres. Siapa yang jamin ini tidak by design, misal karena alasan sengketa kemudian masa jabatan di perpanjang sampai Pilpres dan pileg,” tegasnya.
Ditegaskannya lagi, resistensi yang ditunjukan partainya terhadap penunjukan tersebut lebih dikarenakan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusi.
“Prinsipnya bukan karena kekuasaan kita bersikap. Sikap kita berpijak pada rasa tanggung jawab untuk mengawal dan melaksanakan konstitusi, moral dan pertanggung jawaban kepada generasi yang akan datang, bahwa saat kita memiliki peranan, maka peranan yang kita jalankan adalah peranan yang berpegang pada prinsip aturan main. Kita tidak mau berkuasa karena cara penuh intrik negatif,” pungkasnya.
