JAKARTA-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta tak sekedar mengutamakan aksi korporasi demi menyelamatkan perusahaan, namun memprioritas layanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. “Dia (BPJS) harus terbuka, dia harus menyampaikan apa adanya,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu (29/7/2018).
Fahri mengaku kecewa dengan carut marutnya aturan baru yang dikeluarkan pihak BPJS. Aturan baru tersebut berisi tentang pembatasan pasien katarak, melahirkan bayi dengan sehat dan fisioterapi yang dianggap merugikan rakyat. Pelayanan dasar untuk rakyat dinilai terbengkalai akibat pembangunan infrastruktur.
Malah Fahri meminta agar BPJS seharusnya jujur dan terbuka kepada masyarakat, karena dana yang dikelola tersebut adalah dana yang berasal dari uang negara yang dimandatkan oleh undang-undang sistem jaminan sosial.
”Dia harus terbuka jangan dia mengambil aksi-aksi internal atau yang disebut dengan aksi korporasi yang tujuannya hanya menyelamatkan kelembagaan, tetapi berpotensi menentang maksud dan tujuan dari pada diselengarakannya sistem jaminan sosial nasional, sekali lagi dia harus terbuka,” paparnya.
Fahri menambahkan, pengurangan-pengurangan pelayanan kepada pasien itu adalah tindakan penyelamatan diri lembaga, bukan menyelamatkan rakyat, karena itulah kemudian tindakan ini dapat dianggap sebagai penyimpangan dari maksud dan tujuan Undang-Undang.
”Kalau memang dia bangkrut nyatakan kepada pemerintah bangkrut, dia gak sanggup, uangnya kurang dan lain-lain,” terangnya.
Dengan begitu, lanjut alumnus FEUI, pertanggung jawaban keuanganya itu kembali kepada APBN, kembali kepada pemerintah, bukan menekan rakyat untuk kepentingan penyelamatan perusahaan. “Sebab perusahaan itu diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan perintah Undang-Undang,” tandas Fahri Hamzah.
