Aliran Dana Gafatar Perlu Diungkap

Monday 18 Jan 2016, 2 : 52 pm

JAKARTA-Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta aparat bertindak tegas terhadap ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang mulai berkembang secara tidak wajar. Apalagi ormas itu sudah dianggap menyimpang. “Kalau sudah meresahkan, merugikan orang lain, itu harus ditindak. Tidak hanya MUI yang memberikan fatwa, aparat hukum harus memberi tindakan. Siapa yang ada di belakang itu harus ditindak,” katanya di Jakarta, Senin (18/1/2016).

Saat ditanya dari mana asal pendanaan ormas itu, Zulkifli mendapatkan cerita dana ormas itu berasal dari anggotanya. “Namun dana yang dikumpulkan itu, dengan cara mengambil dari milik keluarga. Entah itu harta orangnya, semua diambil dan diserahkan untuk organisasi,” terangnya.

Namun Zulkifli tidak mengetahui bagaimana dana ormas Gafatar dikelola, termasuk aliran dananya. “Saya tidak tahu bagaimana aliran dananya, sebaiknya juga diusut,” ucapnya.

Ketua umum PAN ini menceritakan kunjungannya ke kediaman keluarga dr. Rica Trihandayani, yang dilaporkan hilang dan terlibat kegiatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dan menyatakan bahwa organisasi itu tidak boleh dianggap enteng.

Bahwa dr. Rica berasal dari keluarga yang harmonis, taat beragama dan berpendidikan.
“Kasusnya dr Rica jangan dianggap enteng. Saya ketemu suaminya. Jadi bayangkan dr Rika itu dokter, suaminya sedang mengambil spesialisasi, ekonominya mapan,” kata Zulkifli, yang mengunjungi rumah keluarga dr. Rica di Yogyakarta pada 14 Januari.

“Pendidikannya cukup, keluarganya harmonis, taat beragama, bahagia. Dia punya putra usianya sudah tiga bulan. Keluarganya juga akur, memiliki intelektual yang kuat. Kok bisa terkena pengaruh (Gafatar)?” kata dia.

Ia yakin ada sesuatu yang luar biasa yang membuat orang-orang seperti dr Rica mau terlibat dalam organisasi tersebut. “Dapat janji surga, sehingga meninggalkan kewajiban. Itu mesti ada sesuatu yang luar biasa. Jangan anggap enteng gerakan Gafatar. Jadi ada semacam keyakinan yang menyesatkan,” pungkasnya. **aec

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Cadangan Minyak Menipis, Komisi VII DPR Dorong RUU EBT Masuk Prolegnas

JAKARTA-Pengembangan Energi Baru Terbarukan nasional terbilang lambat. Karena baru mencapai

Kementerian PDT Kenalkan Ekonomi Digital di Daerah Tertinggal

JAKARTA-Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT), Kementerian Desa, Pembangunan